Menlu Ungkap Perkembangan Rencana RI Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

Jakarta

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan perkembangan soal rencana pengiriman 20 ribu pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia masih terus melakukan koordinasi dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Yordania.

Hal itu disampaikan Sugiono usai pertemuan bilateral Indonesia dan Yordania di Istana Merdeka, Jumat (14/11/2025). Sugiono menyebut pembicaraan terus dilakukan dengan negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina yang telah bertemu dalam Sidang Umum PBB di New York, AS, September lalu.

“Tadi disampaikan bahwa kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Yordania, yang kita sebut kemarin group of New York,” ujar Sugiono.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sugiono menekankan Indonesia masih menunggu keputusan final untuk memberikan bantuan pasukan perdamaian itu. “Semuanya masih dalam koordinasi,” sambungnya.

Sebelumnya, tawaran pengiriman 20 ribu pasukan perdamaian RI pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB di Amerika Serikat (AS), 23 September lalu. Prabowo mengatakan jika PBB membutuhkan pasukan perdamaian, pemerintah Indonesia siap mengirimkan hingga 20.000 putra-putri bangsa untuk menciptakan perdamaian di mana pun, termasuk di Gaza dan Ukraina.

“Jika dan ketika Dewan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa dan majelis agung ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 putra putri kami atau bahkan lebih untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga,” kata Prabowo.

(fca/isa)

  • Related Posts

    17 Februari 2026 Memperingati Hari Apa? Ada Libur Imlek dan Lainnya

    Jakarta – Tanggal 17 Februari 2026 jatuh pada hari Selasa dan ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Tanggal merah ini berkaitan dengan salah satu perayaan besar yang diperingati masyarakat,…

    Anggota Komisi III DPR Sebut Pernyataan Jokowi soal UU KPK Tidak Tepat

    Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, tak sepakat dengan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Undang-Undang KPK versi terbaru merupakan hasil inisiatif DPR. Legislator dengan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *