Eberta
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap gim online yang mengandung unsur kekerasan tidak sekadar berupa pembatasan belaka.Dia menjelaskan, merujuk peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, Jumat lalu, paparan kekerasan dari gim online bukanlah satu-satunya penyebab yang mendorong pelaku melakukan aksinya. “Mohon maaf, jangan disalah artikan. Pembatasan gim online lebih memberatkan pada pengaturan,” kata Prasetyo di Kompleks DPR, Kamis, 13 November 2025.
Dia menuturkan, pada peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta, banyak hal yang mesti ditelaah ulang. Sebab, penyebab utama yang mendorong pelaku bukan hanya faktor terpapar konten kekerasan gim online. Menurut Prasetyo, faktor yang mendorong pelaku melakukan aksinya, salah satunya adalah perundungan. Karenanya, kata dia, penting bagi semua untuk memperhatikan pula faktor penyebab lain.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ia juga mengingatkan, kasus perundungan menjadi masalah bersama yang harus diperhatikan, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, hingga sekolah. “Apapun itu tidak hanya masalah gim online,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berenxana membatasi pelajar untuk bermain gim online bergenre kekerasan. Prasetyo menyebutkan salah satu contoh gim yang akan dibatasi adalah gim online perang PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).
Alasannya, pada gim tersebut terdapat jenis-jenis senjata berbahaya yang mudah dipelajari. Alasan lainnya, kata dia, gim bergenre kekerasan secara psikologis membuat anak menganggap tindakan itu menjadi suatu hal yang lazim.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan membatasi gim online saja tidak cukup. Pemerintah harus menyusun kebijakan yang lebih sistemik dengan membatasi penyedia layanan memproduksi gim atau konten yang bernuansa kekerasan.
Koordinator P2G Iman Zanatul Heri mengatakan pemerintah harus memiliki kedaulatan data di bidang pendidikan. Kedaulatan data adalah ketika data siswa yang sudah dihimpun pemerintah betul-betul terlindungi dan bisa digunakan untuk mencegah siswa mengakses konten-konten yang berbahaya bagi mereka.
Dengan data itu, kata dia, pemerintah bisa mewajibkan penyedia layanan gim online memblokir siswa, bahkan sebelum permainan itu diluncurkan. Iman lantas menekankan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi harus mengubah cara mereka menangani konten-konten negatif dan ilegal.
Tanpa perubahan itu, Iman ragu kebijakan membatasi siswa terhadap gim online akan efektif. “Komdigi ini kan tidak pernah berhasil dalam menghentikan judi online. Bagaimana mungkin kami percaya pemerintah bisa menghentikan konten kekerasan dalam gim online?” kata Iman.
Adapun ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat pekan lalu mengakibatkan 96 orang cedera. Polisi menyebut terduga pelaku juga menjadi korban ledakan merupakan salah satu siswa. Terduga pelaku itu ditemukan terkapar bersimbah darah di sekitar TKP. Ketika ditemukan, terdapat senjata mainan di sampingnya yang bertuliskan nama-nama teroris dunia.
Sejumlah saksi yang merupakan siswa SMAN 72 Jakarta mengatajan terduga pelaku ledakan menjadi korban perundungan. Terduga pelaku juga disebut kerap menggambar senjata dan menonton video kekerasan. Atas temuan awal tersebut, pemerintah berinisiatif membatasi siswa bermain gim online untuk mencegah kekerasan kembali terjadi di sekolah.
Dede Leni Mardiyanti berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor:
