INFO NASIONAL — Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Hall Kasablanka, Jakarta, Kamis, 13 November 2025. Rakornas yang diikuti seluruh Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia ini bertujuan memperkuat sinergi dalam pengelolaan data sebagai dasar kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang tepat sasaran.

Sekretaris Kabinet Merah Putih Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan, data kini menjadi inti seluruh kebijakan nasional. Untuk pertama kalinya, seluruh data sosial ekonomi dikumpulkan secara terpadu di BPS dan dijadikan acuan bersama bagi kementerian dan pemerintah daerah.

“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data. Sekarang, di masa pemerintahan Bapak Prabowo, seluruh data dikumpulkan di BPS menjadi referensi bersama bagi pemerintah pusat dan daerah,” kata dia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi atas sinergi BPS dan seluruh pemerintah daerah dalam membangun sistem data nasional yang akurat dan terintegrasi. “Sekarang bahagia dan bersyukur, kehadiran Bapak dan Ibu semua benar-benar mempertajam pertemuan hari ini. Kita menjadi lebih tahu secara detail dan siap menindaklanjuti secara konkret di masa depan,” kata dia.

Kemensos, BPS, dan pemda, kata Gus Ipul, harus berada dalam satu barisan dalam mengeksekusi Asta Cita Presiden, khususnya percepatan penurunan kemiskinan. “Kami ini pembantu-pembantu Presiden yang bertugas mengeksekusi Asta Cita di bidang masing-masing. Maka mari kita baris dalam langkah yang sama agar harapan Presiden, penurunan kemiskinan, bisa tercapai.”

Gus Ipul kemudian merangkum delapan kesimpulan utama hasil Rakornas sebagai panduan kerja bersama:

1. Data bukan sekadar angka, tetapi wajah manusia. Data menggambarkan kehidupan dan martabat, bukan sekadar statistik.
2. Kolaborasi Kemensos dan BPS adalah kunci. Ketika metodologi bertemu integritas, dan teknologi bertemu nurani, data menjadi cahaya penuntun kebijakan.
3. Pemutakhiran data adalah cermin kehidupan yang selalu bergerak. Karena masyarakat berubah setiap hari, pembaruan data menjadi napas kebijakan yang berkelanjutan.
4. BPS dan Dinas Sosial adalah penjaga kejujuran di setiap wilayah.Mereka memastikan suara yang lemah tetap terdengar, dan yang tak terlihat tetap tercatat oleh negara.
5. DTSN adalah fondasi pembangunan yang manusiawi. Data yang bersih memungkinkan intervensi yang tepat dari perlindungan sementara menuju pemberdayaan yang memerdekakan.
6. Teknologi hanyalah jembatan; hati manusia menentukan arah. Sistem digital memperkuat kerja, namun nilai kemanusiaan menjaga agar kebijakan tidak kehilangan nurani.
7. Pembangunan adalah orkestrasi banyak tangan. DTSEN kuat bila kementerian, daerah, akademisi, dan masyarakat bergerak dalam harmoni menghadirkan keadilan yang hidup.
8. Tujuan akhir: tidak ada satu pun warga rentan berjalan sendirian. Data yang jernih adalah kompas, cinta kepada rakyat adalah tujuan—di sanalah DTSN menemukan maknanya: hadir sampai yang paling pinggir dan menyentuh yang paling rentan.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan pentingnya akurasi sebagai pijakan utama kebijakan pemerintah. “Di balik kebijakan yang tepat, pasti ada data yang akurat. Mari membangun bangsa yang hebat dengan data yang akurat,” kata dia.

Amalia mengatakan, integrasi DTSEN menjadi momentum bersejarah dalam tata kelola data nasional karena untuk pertama kalinya seluruh data sosial ekonomi dihimpun secara terpadu oleh BPS. “DTSEN bukan hanya sekumpulan angka, tetapi potret kehidupan masyarakat Indonesia yang harus dijaga akurasinya,” kata dia.

Adapun kolaborasi BPS Kemensos merupakan pelaksanaan nyata Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional. “Dengan data yang terintegrasi, setiap intervensi kebijakan pemerintah akan semakin konvergen, efektif, dan tepat sasaran,” kata dia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kabinet Merah Putih Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. (*)