Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta pemerintah berhati-hati dalam menilai hubungan antara game online dengan ledakan di SMAN 72 Jakarta. Dave mengatakan harus ada evaluasi menyeluruh terkait ekosistem digital anak.

“Saya memahami keresahan masyarakat yang muncul pasca insiden di SMAN 72 Jakarta. Ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk duduk bersama dan mengevaluasi secara menyeluruh ekosistem digital yang diakses generasi muda kita,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Dave mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam wacana pembatasan game online. Dave mengatakan perlu kebijakan yang proporsional dan berbasis data terkait wacana tersebut.

“Tidak semua game aksi berdampak negatif. Yang penting adalah bagaimana konten digunakan, siapa yang mengaksesnya, dan sejauh mana pengawasannya. Pembatasan yang menyamaratakan justru berisiko mengabaikan aspek edukatif, kreatif, dan potensi ekonomi dari industri game,” ujarnya.

Dave mengatakan pengawasan game online masih menjadi tantangan besar. Apalagi, katanya, game online itu bisa diakses lintas negara.

“Kita perlu sistem rating yang lebih ketat, literasi digital di sekolah, dan peran aktif orang tua dalam mengawasi anak. Pengawasan tidak cukup hanya lewat aturan, tapi juga lewat edukasi dan keterlibatan lingkungan sekitar anak,” jelasnya.

Dia mengatakan perlu kehati-hatian dalam menarik hubungan antara game dan kekerasan. Dave mengatakan kekerasan di dunia nyata merupakan hasil dari berbagai faktor.

“Apakah pembatasan game online akan mencegah kekerasan, saya kira kita perlu berhati-hati dalam menarik korelasi langsung antara game dan kekerasan. Kekerasan di dunia nyata adalah hasil dari banyak faktor seperti lingkungan sosial, kesehatan mental, pola asuh, hingga tekanan hidup. Game bisa menjadi salah satu pemicu, tapi bukan akar masalah. Maka, solusi yang dibutuhkan adalah pendekatan holistik, bukan sekadar pembatasan teknis,” ujarnya.

Ketua DPP Golkar ini mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan game online. Salah satunya ialah verifikasi usia dan sistem kontrol orang tua.

“Komisi I DPR RI bersama Komdigi dapat mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan game, seperti verifikasi usia dan sistem kontrol orang tua. Kami juga mengajak platform global untuk patuh pada aturan lokal, terutama soal usia pemain dan konten bermasalah. Ini bukan sekadar soal kontrol, tapi tanggung jawab bersama menciptakan ruang digital yang aman bagi anak,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyoroti soal penggunaan senjata dalam game online seperti PUBG. Hal ini buntut kasus ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading.

“Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11).

Menurut Pras, game online yang dimaksud berpotensi punya pengaruh buruk bagi anak-anak atau pelajar. Menurutnya dampak buruk bakal merembet ke generasi mendatang.

“Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” jelas Prsetyo.