WAKIL Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mempertanyakan permintaan penambahan anggaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk proyek makan bergizi nasional atau MBG sebesar Rp 100 triliun.

Alasannya, kata legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, dalam rapat antara Komisi IX dan BGN, tidak ditemukan arsip bahan maupun catatan rapat berkaitan dengan adanya permintaan penambahan anggaran Rp 100 triliun oleh BGN. 

“Setiap penambahan anggaran itu harus melalui persetujuan Komisi IX DPR,” kata Nihayatul dalam rapat dengar pendapat pada Rabu, 12 November 2025. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Putih Sari, berpendapat serupa. Dia mengatakan, pergeseran program maupun permohonan penambahan anggaran sudah semestinya disampaikan kepada DPR. 

“Ke depan, saya harap kalau memang ada pergeseran program atau penambahan anggaran bisa segera dilaporkan kepada Komisi IX,” ujar politikus Partai Gerindra ini. 

Adapun Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa anggaran BGN untuk proyek MBG tetap Rp 71 triliun. Angka Rp 100 triliun merupakan anggaran cadangan yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto dan pernah diungkap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Presiden, kata dia, mungkin beranggapan jika anggaran cadangan itu telah ditambahkan kepada BGN pada setiap rapat pembahasan dengan DPR.  

“Tiga bulan lalu di Hambalang, saya sudah sampaikan dari Rp 100 triliun yang disiapkan Presiden, BGN mungkin tidak bisa mengoptimalkan seluruhnya, mungkin hanya Rp 50 triliun yang bisa digunakan,” ujar Dadan. 

Namun, dia melanjutkan, setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan dan progres yang terjadi di BGN mengalami peningkatan, maka anggaran cadangan Rp 50 triliun itu bisa digunakan selambat-lambatnya pada Desember tahun ini. 

“Kami sudah sampaikan kepada Presiden, bahwa BGN mungkin hanya bisa menyerap anggaran cadangan itu tidak penuh Rp 50 triliun, hanya sekitar Rp 28-29 triliun,” kata Guru besar IPB University itu. 

Sebelumnya, BGN mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan proyek MBG tahun depan sebesar Rp 118 triliun. Lembaga ini sebelumnya mendapat pagu indikatif anggaran 2026 sebesar Rp 217 triliun. 

Menurut Dadan, nominal anggaran yang telah ditetapkan itu belum mencukupi kebutuhan lembaganya selama satu tahun penuh. Terlebih lagi, mereka menargetkan sebanyak 82,9 juta anak dan ibu hamil mendapatkan makan bergizi sejak awal tahun. 

Dia juga menyinggung kebutuhan penambahan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).  “Jadi Rp 217 triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus (2026),” kata Dadan usai rapat tertutup bersama Komisi IX, Kamis, 10 Juli 2025.