Eberta
TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD menelusuri informasi terkait keberadaan Mayor Jenderal Achmad Adipati Karna Widjaja selaku Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di lokasi sengketa lahan yang melibatkan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan.
Penelusuran itu menanggapi beredarnya sebuah foto di media sosial memperlihatkan sosok perwira tinggi TNI berpakaian sipil berada di area eksekusi lahan yang diklaim oleh Jusuf Kalla serta PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Hal itulah yang memunculkan spekulasi publik karena dugaan membeking konflik lahan tersebut.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kolonel Infanteri Donny Pramono, membenarkan Achmad Adipati saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, ia mengatakan, pihaknya masih menelusuri kebenaran informasi mengenai kehadiran jenderal tersebut di lokasi sengketa.
“Kami sedang mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh,” kata Donny kepada Tempo, Rabu, 12 November 2025.
Menurut Donny, setiap prajurit TNI Angkatan Darat, terutama yang memegang jabatan strategis, terikat oleh aturan dan kode etik militer yang menuntut sikap profesional, netral, dan tidak terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan.
“TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut,” ujar dia.
Donny juga mengimbau masyarakat agar tidak menarik kesimpulan sebelum ada klarifikasi resmi. “Kami berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI Angkatan Darat,” kata dia.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, ikut menanggapi isu tersebut melalui unggahannya di platform X. Ia menyinggung dugaan keterlibatan aparat dalam proses yang menurut dia tidak semestinya dilakukan.
Dalam unggahannya, Said menyebut adanya mafia tanah yang melakukan “eksekusi abal-abal” terhadap lahan milik JK, dan mengaitkannya dengan jaringan sesama alumni lembaga pendidikan kepemimpinan yang terdiri atas unsur swasta, TNI, dan Polri.
