PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan ada sepuluh nama yang akan mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk Soeharto.

“Kurang lebih sepuluh nama (yang mendapat gelar Pahlawan Nasional),” kata Prasetyo setelah mengikuti rapat terbatas di kediaman Prabowo, di Kertanegara, Jakarta, Minggu, 9 November 2025. “(Soeharto masuk?) Iya, masuk. Masuk,” ujarnya. 

Ketua DPP Partai Gerindra tersebut mengatakan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh nama itu untuk menghormati para pemimpin dahulu. Mereka memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara. “Bagaimana kami menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ujarnya. 

Dalam rapat terbatas kemarin, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melaporkan kepada Prabowo mengenai finalisasi pemberian gelar pahlawan nasional. Prabowo, kata Prasetyo, mendapat masukan mengenai pemberian gelar ahlawan nasional dari berbagai pihak. 

Prabowo mendapatkan masukan dari Ketua MPR dan Wakil ketua DPR. Prabowo, kata dia, juga menugasi beberapa orang untuk berkomunikasi dengan para tokoh guna didengar masukannya. Semua aspirasi itu menjadi bahan pertimbangan Prabowo. 

“Diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan,” tutur Fadli Zon. 

Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ini ditolak oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Sejumlah kelompok masyarakat sipil berkali-kali berdemonstrasi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto atau Gemas menggeruduk kantor Kementerian Kebudayaan di Jakarta pada Kamis, 6 November 2025. Mereka menilai pemberian gelar kepada Soeharto akan mencederai status kepahlawanan di Indonesia.

Perwakilan Gemas, Axel Primayoga, menyebutkan Soeharto berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dia mengatakan rekam jejaknya itu membuat Soeharto tak cocok mendapat gelar pahlawan nasional.

Axel turut menyinggung rekam jejak kepemimpinan Soeharto sebagai presiden yang represif. Menurut dia, rezim Orde Baru selama kekuasaan Soeharto telah menindas rakyat dan membungkam kritik masyarakat.

Berbagai pelanggaran berat HAM juga terjadi di era kepemimpinan Soeharto. “Dari tahun 1965 hingga Mei 1998 dan juga residu-residunya, ribuan nyawa melayang tanpa keadilan,” ucap Axel.

Tak hanya masyarakat sipil, penolakan atas usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto juga disampaikan oleh Franz Magnis-Suseno. Dia merupakan Imam Katolik sekaligus pengajar ilmu filsafat.

Romo Magnis mengatakan keterlibatan Soeharto dalam dugaan korupsi di era Orde Baru membuatnya tak layak menjadi pahlawan nasional. “Soeharto melakukan korupsi besar-besaran. Dia memperkaya keluarga, orang lain, orang dekatnya, memperkaya diri sendiri. Itu bukan pahlawan nasional,” kata Romo Magnis dalam diskusi “Menolak Gelar Pahlawan Soeharto” di gedung YLBHI, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Selain itu, dia mengatakan Soeharto bertanggung jawab dalam peristiwa genosida 1965-1966 yang memakan korban hingga jutaan jiwa. Dia berujar pahlawan nasional idealnya tidak melakukan pelanggaran etika apalagi kejahatan.