USULAN pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto mendapat kritik dari masyarakat sipil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang bertanggung jawab menyaring usulan tersebut, meminta masyarakat mengingat hal-hal baik dari jenderal yang berkuasa 32 tahun itu.

Menurut Saifullah, penolakan terhadap usul gelar pahlawan untuk Soeharto adalah bagian dari dinamika penganugerahan gelar. “Itu adalah bagian dari proses, dinamika. Lampiran lah dari keputusan gelar pahlawan ini,” kata dia di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Ahad, 9 November 2025.

Saifullah meminta masyarakat mengingat hal-hal positif dari mantan presiden yang lengser setelah gelombang demonstrasi besar pada 1998. “Mari kita ingat yang baik-baik, sambil kita catat yang kurang-kurang untuk mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Kementerian Sosial mengklaim Soeharto telah memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Selain Soeharto, kata Saifullah, ada nama aktivis buruh yang tewas di era Orde Baru, Marsinah, dan mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang juga memenuhi syarat gelar pahlawan.

Wacana gelar pahlawan untuk Soeharto mendapat kritik dari masyarakat sipil hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana mengingatkan pentingnya melihat fakta sejarah secara utuh dalam menyikapi usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, pahlawan seharusnya tak memiliki catatan sejarah kelam. “Pahlawan sejati bukanlah dia yang membawa dampak kesengsaraan begitu banyak. Bukanlah dia yang pernah membungkam suara-suara kritis dari aktivis mahasiswa,” kata Bonnie dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 8 November 2025.

Rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto juga dikritik publik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak menjawab apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui banyaknya penolakan atas rencana tersebut.

Prasetyo hanya menyatakan pengusulan penerima gelar pahlawan nasional dilakukan melalui prosedur. Ia menuturkan memang akan ada respons pro dan kontra. Tapi ia meminta semua pihak melihat hal positif pada Soeharto. “Marilah kita arif dan bijaksana, belajar menjadi dewasa, sebagai sebuah bangsa untuk menghormati serta menghargai jasa-jasa para pendahulu. Mari kita kurangi selalu melihat kekurangan-kekurangan,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 8 November 2025.