TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Darat akan mengembangkan peternakan ayam petelur dan lahan pangan produktif untuk mendukung penyediaan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG). Langkah ini merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga yang dibahas dalam rapat perdana Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

Ketua Harian Tim Koordinasi MBG Nanik Sudaryati Deyang mengatakan dukungan dari TNI AD merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga pasokan pangan untuk program prioritas pemerintah tersebut.

“KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan kodim-kodim di seluruh Indonesia untuk beternak ayam petelur serta memanfaatkan lahan milik TNI AD guna menanam tanaman pangan, sayuran, dan buah-buahan,” kata Nanik yang juga menjabat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dikutip dari keterangan resmi BGN pada Sabtu, 8 November 2025.

Menurut Nanik, keterlibatan TNI AD menjadi penting karena program MBG berskala besar dan berpotensi menimbulkan lonjakan permintaan bahan pangan. Saat ini terdapat 14.299 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dengan sekitar 40 juta penerima manfaat, mulai dari pelajar hingga balita.

“Kalau tidak diantisipasi, penyediaan bahan baku bisa menjadi persoalan besar. Karena itu, semua kementerian dan lembaga harus ikut terlibat,” ujarnya.

Selain TNI AD, Kementerian Koperasi juga siap menyalurkan dana bergulir ratusan miliar rupiah untuk memperkuat koperasi produksi pangan yang akan memasok bahan makanan ke jaringan SPPG di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan bisa menjaga stabilitas pasokan ayam, telur, dan sayur yang harganya mulai naik sejak pelaksanaan program MBG.

Rapat koordinasi yang dipimpin Nanik itu juga dihadiri perwakilan dari tiga kementerian koordinator dan 13 kementerian/lembaga. Sejumlah isu lintas sektor turut dibahas, termasuk penyusunan menu bergizi untuk ibu hamil dan balita, penerapan 19 SOP kesehatan dan sanitasi dapur MBG, serta pembentukan kelompok kerja (pokja) penyediaan bahan baku.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan, dari lebih 14 ribu SPPG di seluruh Indonesia, baru 1.218 SPPG yang telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Banyak dapur MBG belum memenuhi standar karena masih ditemukan bakteri E. coli dalam air dan belum terpenuhinya persyaratan fisik.

Nanik mengatakan BGN dan Kemenkes akan segera membahas penyempurnaan 19 SOP tersebut agar dapur-dapur yang ditutup sementara bisa kembali beroperasi. “Kami ingin pastikan standar keamanan pangan tetap terjaga sambil mempercepat distribusi makan bergizi,” ujarnya.

Program MBG ditargetkan menjangkau 83 juta penerima manfaat pada 2026, mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Usulan dari Kementerian Sosial untuk memberikan MBG kepada lansia dan difabel juga telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Target sasarannya selanjutnya, menurut kepala negara juga perlu menyara masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Tempo telah berupaya mengongirmasi Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal (Marinir) Freddy Ardianzah soal peran TNI dalam memasok ayam untuk program MBG tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis Freddy belum memberikan respons.