PRESIDEN Prabowo Subianto meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri yang baru saja dibentuk untuk memberikan laporan tiap tiga bulan kepada Presiden. Prabowo berharap komisi ini mengkaji kekurangan institusi Polri. Apalagi komisi ini diisi oleh Kapolri aktif dan tiga mantan Kapolri diharapkan bisa memberikan masukan dan pandangan kepada kepala negara. Prabowo mengatakan tidak membatasi masa kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri. 

“Saya tidak batasi masa kerja komisi ini. Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan. Kita ketemu, saudara-saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan,” kata Prabowo dalam arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, 7 November 2025.

Prabowo menegaskan tugas utama Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah mempelajari dan memberikan rekomendasi kepada kepala negara. Rekomendasi berupa tindakan reformasi apa saja uang diperlukan mereformasi Polri. 

“Kita punya banyak lembaga, Ombudsman. Sekarang ada banyak lembaga-lembaga pengawasan dan sebagainya. Tetapi tetap saya kira masyarakat kita sangat memerlukan suatu kajian yang objektif dan tajam dan ini saya kira sangat perlu untuk kita,” katanya. 

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan timnya akan melaporkan kajian dan hasil diskusi secara periodik kepada Presiden. Ia menuturkan komisi akan memulai rapat internal perdana di kantor Kapolri, Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada 10 November 2025. 

“Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan,” kata Jimly di Istana Merdeka, Jakarta, 7 November 2025.

Presiden Prabowo melantik komisi reformasi kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore, 7 November 2025. Komite ini diisi oleh 10 orang berlatar belakang bidang hukum, purnawirawan polisi, hingga anggota Kapolri aktif. 

Mereka yang dilantik adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. 

Kemudian, ada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019–2024 Mahfud Md.,; Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie; mantan Kapolri 2019–2021 Idham Azis, mantab Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ahmad Dofiri; dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Pengangkatan mereka ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Komisi Percepatan Reformasi Polri. Prabowo menunjuk Jimly Asshiddiqie sebagai ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. 

Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk setelah muncul desakan untuk mereformasi kepolisian pasca-demonstrasi massa pada akhir Agustus 2025. Berbagai kalangan menilai polisi sudah menyalahgunakan kewenangan dalam menangani unjuk rasa.

Demonstrasi itu mengakibatkan sepuluh orang meninggal, termasuk pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil Polri di Jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Kepada sejumlah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Presiden Prabowo menyatakan kesediannya untuk mereformasi Polri. Prabowo pun berencana membentuk Komisi Reformasi Kepolisian. 

Di tengah jalan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo lebih dulu membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, pada 17 September 2025. Pembentukan tim itu lewat Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025. Tim Transformasi ini terdiri atas 52 orang perwira tinggi dan menengah Polri.