Pemerintah Catat 4,2 Juta Keluarga Tak Layak Terima Bansos, Mengapa?

KEMENTERIAN Sosial bersama Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 4,2 juta keluarga penerima manfaat dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial. Data itu diambil dari 18,7 juta keluarga penerima manfaat non-reguler yang berasal dari desil satu hingga empat.

“Keluarga penerima manfaat yang baru sebanyak 18,7 juta telah diverifikasi. Hasilnya 16,8 juta dinyatakan layak, 4,2 juta keluarga dinyatakan tidak layak,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi persnya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta pada Jumat malam, 7 November 2025.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan memang ada kriteria yang menjadi syarat keluarga berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dia menjelaskan sebanyak 4,2 juta keluarga yang dinyatakan tidak lagi layak menerima bansos lantaran sudah berdaya.

Amalia menjelaskan, jika seseorang di dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) masuk dalam desil 1 hingga 4, tapi fakta dan data di lapangan ternyata sudah mendapat pekerjaan yang layak, maka orang tersebut tidak lagi mendapat bansos.

Dia menegaskan, penentuan layak atau tidaknya keluarga menerima bansos berdasarkan verifikasi langsung di lapangan. Pemerintah secara berkala melakukan ground check terhadap keluarga dari desil satu hingga empat untuk menentukan kelayakan menerima bansos.

Jutaan keluarga penerima bansos yang tidak layak itu akan digantikan oleh penerima lain. Amalia menyatakan, pemerintah telah menyepakati sejumlah kriteria yang berhak mendapat bansos dari kuota pengganti tidak layak tersebut. “Kami prioritaskan yang lanjut usia tunggal, disabilitas tunggal, keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni atau mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni,” tutur dia.

Amalia menjelaskan, rumah tidak layak huni itu mengandung beberapa kriteria seperti lantainya dari tanah, atap dan dindingnya bocor, serta tidak memiliki akses sanitasi dan sumber air minum yang layak. Selain itu, masyarakat yang kepala keluarganya tidak memiliki pekerjaan maupun hanya bekerja serabutan bakal diprioritaskan untuk mendapat bansos.

  • Related Posts

    Tim Koordinasi MBG Bahas Menu untuk Ibu Hamil dan Balita

    PEMERINTAH mulai membahas penyusunan menu khusus untuk proyek makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pembahasan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rapat perdana pelaksana…

    BNN-Polri Kembali Gerebek Kampung Bahari Terkait Narkoba, 9 Orang Dibekuk

    Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polri kembali menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut). Sejumlah orang ditangkap petugas. “Ini kegiatan operasi Kampung Bahari ke-2, kemarin pagi,” kata…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *