Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Indonesian Business Council (IBC) membahas kerja sama pelatihan bagi 500.000 calon pekerja migran untuk bidang pengelasan, perhotelan, perawat dan keterampilan lainnya.

“Saya kira pertemuan dengan IBC ini momentum pas, dalam memperkuat sistem maupun tata kelola,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin, dalam pertemuannya dengan CEO IBC Dr. Sofyan A. Djalil, di kantor KP2MI, Jakarta, Jumat, sebagaimana keterangan tertulis KP2MI.

Pembahasan itu dilakukan untuk menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo untuk melindungi para pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menginisiasi program pelatihan keterampilan bagi 500.000 calon tenaga kerja terampil yang akan ditempatkan di luar negeri untuk berbagai bidang, terutama untuk bekerja sebagai tukang las (welder) dan untuk perhotelan (hospitality).

Untuk program tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk mendukung pelatihan tersebut.

“Anggaran 15 triliun ini diharapkan bisa menghasilkan devisa masuk hingga Rp90 triliun,” kata Mukhtarudin.

Dalam pertemuan dengan IBC tersebut, Mukhtarudin menegaskan bahwa KP2MI akan memimpin sektor tersebut dengan sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Oleh karena itu, KP2MI berupaya menggandeng IBC dalam upaya meningkatkan pelatihan bagi calon pekerja migran terampil.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin juga membahas revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja migran. Mukhtarudin berharap pembahasan di masa sidang DPR RI segera selesai.

“Mudah-mudahan masa sidang ini mulai dibahas, revisi UU sudah bisa selesai,” katanya.

Kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait juga disebut menjadi salah satu program quick win yang ditekankan KP2MI, mengingat arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat program pendidikan vokasi.

Mukhtarudin mengatakan langkah itu diambil guna memastikan pekerja migran yang diberangkatkan memiliki daya saing tinggi di pasar global.

“Saya ingin ke depan sistem terbangun. Saya pelajari Filipina, saya lihat remitansi mereka tinggi. Maka, vokasi ini penting demi memanfaatkan bonus demografi dan menciptakan tenaga kerja produktif,” katanya.

Sementara itu, CEO IBC Sofyan A. Djalil menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan kesiapan mereka untuk mendukung upaya pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Pengangguran perkotaan makin tinggi. Ini salah satu yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan Ini juga sejalan dengan visi Pak Menteri yang harus diformulasikan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini” katanya.

Sofyan menegaskan penguatan kolaborasi IBC dengan KP2MI akan mendorong mobilisasi tenaga kerja, terutama menjelang Hari Migran Internasional pada 18 Desember.

IBC berjanji membantu dari sisi konsep dan advokasi agar target 500.000 pekerja migran dapat tercapai. Menanggapi hal itu, Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengirim tenaga kerja berkualitas tinggi.

Saat ini, KP2MI juga sedang menyusun Grand Design untuk sistem perlindungan pekerja migran yang lebih komprehensif.

Langkah itu diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja migran tetapi juga memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang lebih besar.

Baca juga: KP2MI, BP BUMN kolaborasi kembangkan vokasi bagi pekerja migran

Baca juga: KP2MI-Kemenkop dorong program koperasi bagi purna pekerja migran

Pewarta: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.