Komisi VII DPR usul pemerintah manfaatkan film untuk promosi

Komisi VII DPR usul pemerintah manfaatkan film untuk promosi

  • Kamis, 6 November 2025 19:44 WIB
  • waktu baca 2 menit
Komisi VII DPR usul pemerintah manfaatkan film untuk promosi
Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga memimpin rapat dengan pendapat Komisi VII DPR bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan asosiasi perfilman di kompleks Parlemen RI di Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (ANTARA/Fitra Ashari)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan kepada pemerintah agar memanfaatkan film untuk mempromosikan kebudayaan, pariwisata, dan produk kreatif Indonesia.

Dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif dan asosiasi perfilman di kompleks Parlemen RI di Jakarta, Kamis, dia mengemukakan bahwa film bisa menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan pariwisata dan produk kreatif Indonesia.

“Perfilman kita ini bisa inline dengan UMKM, inline dengan ekonomi kreatif,” kata Lamhot.

“Bagaimana Korea Selatan itu bisa menumbuhkan perfilmannya, dengan animasi seperti Jepang misalnya. Itu yang harus kita tumbuhkan,” kata dia.

Menurut dia, pemerintah bisa berkolaborasi dengan rumah produksi dan asosiasi perfilman untuk menghadirkan film-film yang menampilkan keragaman budaya dan destinasi wisata Indonesia.

“Saya menginginkan, ini tidak semata-mata juga soal uang, tetapi bagaimana program pemerintah inline dengan kondisi ekosistem perfilman Indonesia. Itu yang mau kita capai,” katanya.

Dengan nilai perputaran ekonomi yang mencapai Rp3,2 triliun pada 2024 dan bisa tumbuh 10 persen sampai 15 persen per tahun, Lamhot mengemukakan, industri perfilman punya andil penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Rahmawati mengemukakan bahwa para pelaku industri perfilman bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memproduksi film di dalam negeri.

“Jangan sampai kita buatnya di luar negeri, buatlah di tempat kita sendiri, di Danau Toba misalnya, karena itu akan mensejahterakan lingkungan setempat, itu lebih bagus,” katanya.

Rapat dengar pendapat Komisi VII DPR bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan asosiasi perfilman juga membahas akses penayangan film yang adil bagi rumah produksi serta masalah pembiayaan, pemasaran, dan distribusi film.

Baca juga: “Si Doel Anak Sekolahan” bawa investasi hingga Rp21 triliun

Baca juga: “Pengin Hijrah” bikin orang ingin wisata ke Indonesia dan Uzbekistan

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Prabowo di 1 Abad NU: Kampung Haji hingga Klaim Jaga Rakyat

    PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri mujahadah kubro satu abad Nahdlatul Ulama atau NU di Stadion Gajayana, Kota Malang, pada Ahad, 8 Februari 2026. Selama 30 menit, Prabowo menyampaikan pidato di hadapan nahdliyin. …

    Top 3: Hasil Survei Kinerja Prabowo hingga Perpres AI

    TIGA berita di kanal Nasional menjadi terpopuler pada Minggu, 8 Februari 2026. Berita terpopuler pertama mengenai hasil survei tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto  yang dilakukan oleh Lembaga survei Indikator Politik…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *