Medan (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung rencana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong mengatakan PJPK 2025-2029 harus didukung karena merupakan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Pemprov Sumut siap mendukung kegiatan BKKBN. Saya pastikan akan hadir dalam talkshow pada 23 Oktober 2025 itu,” ujar Togap setelah menerima Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Fatmawati di Kantor Gubernur Sumut, Senin.

Peta jalan tersebut, menurut Togap, difokuskan pada kependudukan dan pembangunan keluarga dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang lebih maju di Sumut.

Dia mengatakan sejumlah isu yang menjadi perhatian Pemprov Sumut, di antaranya terkait Keluarga Berencana (KB) dan kontrasepsi, terutama dalam konteks penanganan jumlah penduduk dan pembangunan keluarga.

“Hal ini sama dengan membangun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK), harus dirumuskan dengan baik,” ujar Togap.

Sebagai bentuk dukungan, lanjut dia, Pemprov Sumut akan mengirimkan surat kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

“Sebagai dukungan konkret, Pemprov Sumut akan mengirim surat agar para sekretaris daerah turut hadir dalam kegiatan itu,” tutur Togap.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Fatmawati menjelaskan talkshow tersebut akan dihadiri oleh Sekretaris BKKBN Budi Setiyono.

Isu yang dibahas dalam kegiatan itu, yakni tentang kependudukan krusial, termasuk pencapaian bonus demografi, peningkatan kualitas, dan pembangunan keluarga.

“Kita berharap setiap kebijakan pemerintah daerah dapat berpihak pada kemajuan dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia,” ucap Fatma.

Dalam talkshow tersebut, sambung dia, dibahas pula sejumlah masalah sosial, antara lain tingginya angka perceraian, pengangguran, dan anak putus sekolah.

“Oleh karena itu, dalam acara ini, kita mengupas strategi percepatan ekonomi untuk mengintervensi berbagai persoalan sosial tersebut,” ungkap Fatma.

Baca juga: Kemendukbangga: Pemda perlu adopsi peta jalan pembangunan kependudukan

Baca juga: Kemendukbangga: Peta jalan kependudukan tentukan kesejahteraan rakyat

Baca juga: Pemerintah matangkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.