Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan Provinsi Sumut terkena penyesuaian dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2026.

“Khusus pada 2026, Provinsi Sumut terkena penyesuaian dana transfer dari pusat yang angkanya Rp1,1 triliun,” ucap Bobby usai melantik 177 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Sumut di Medan, Rabu.

Meski terjadi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat , lanjut dia, hal itu bukan menjadi alasan bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Sumut berkinerja rendah, terutama bagi 177 pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik pada hari ini.

Sebelumnya pada Selasa (7/10), sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026.

Pertemuan ini juga membahas berbagai isu aktual mengenai kebijakan TKD, dana bagi hasil (DBH), dan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pembangunan nasional.

“Namun, penyesuaian anggaran bukan berarti tidak bisa kerja. Justru kerjanya dituntut untuk lebih efektif dan efisien,” kata Bobby.

Gubernur juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk tetap menjaga kekompakan dan berkolaborasi mendukung visi misi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

“Harus kompak di internal, jangan ada lagi ego sektoral karena program-program tidak bertumpu pada satu OPD (organisasi perangkat daerah) saja, butuh dukungan dan kekuatan dari OPD lain,” kata Bobby.

Gubernur juga menyampaikan pelantikan ini adalah bagian penting dari proses pembinaan dan penyegaran organisasi pemerintahan bertujuan memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif.

“Dari jumlah 177 pejabat yang dilantik, 90 persen lebih hasil rekomendasi dari para pimpinan di OPD masing-masing. Kita ini pelayanan, baju saja yang keren, pakai pin kanan kiri. Bos kita adalah masyarakat Sumut,” ujar Bobby.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah, seraya menegaskan secara netto anggaran daerah justru bertambah melalui program yang dialokasikan pemerintah pusat.

“Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua, saya cuma ketemu perwakilan,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10).

Menkeu menjelaskan pemangkasan TKD dilakukan karena adanya ketidaksesuaian anggaran di daerah. Pemerintah pusat ingin mengoptimalkan kinerja penggunaan anggaran agar lebih efektif dan bersih.

Menurut Purbaya, meski TKD turun sebesar Rp200 triliun, namun program untuk daerah naik signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

“Jadi, ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto,” ujarnya.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.