Kepulauan Seribu, Jakarta (ANTARA) – Berikut sejumlah pemberitaan sektor ekonomi pada Senin (6/10), yang masih menarik untuk dibaca kembali pagi ini, mulai dari rencana evaluasi bangunan di semua pondok pesantren (ponpes) hingga harga gas bumi khusus di Papua Barat.

1. Menteri PU: Semua bangunan pondok pesantren akan dievaluasi

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap aspek konstruksi seluruh bangunan pondok pesantren (ponpes) di Indonesia.

“Semua pondok pesantren akan kita evaluasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Dody saat mengunjungi posko tim penyelamat gabungan runtuhnya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (6/10).

Baca berita selengkapnya di sini.

2. SBY ungkap keluar dari OPEC karena RI impor minyak

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan Indonesia keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) karena Indonesia mengimpor minyak.

“Kalau mindset-nya itu kita ini kan kaya minyak, bisa berbuat apa saja, kita masuk OPEC — The Organization of Petroleum Exporting Countries. Mindset itu, ketika kita menjadi net importer, pasti keliru,” tutur SBY dalam “Delivering Impactful Energy Transition” di Jakarta, Senin (6/10).

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Kemenko: Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN diharapkan selesai bulan ini

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan, dokumen Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA) diharapkan selesai dan dapat ditandatangani pada 26 Oktober mendatang.

“Dalam Keketuaan ASEAN tahun ini (yang diketuai Malaysia), Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk menuntaskan Digital Economic Framework Agreement (DEFA). Ini merupakan prinsip pertama kegiatan ekonomi digital di kawasan, dan kami harapkan dapat ditandatangani pada 26 Oktober mendatang,” kata Edi di Jakarta, Senin (6/10).

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Menko AHY tegaskan kebijakan zero ODOL tak akan ditunda, efektif 2027

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) tidak akan ditunda dan mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2027 mendatang.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin (6/10), AHY mengatakan isu kendaraan ODOL sudah menjadi perhatian nasional dan atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto juga DPR RI.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Kementerian ESDM terbitkan SK harga khusus gas bumi untuk Papua Barat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan surat keputusan harga khusus gas bumi dari kilang LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni untuk dikelola badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Papua Barat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Jakarta, Senin(6/10), mengatakan penerbitan SK Nomor 329.K/MG.01.MEM.M/2025 tentang penetapan alokasi, pemanfaatan, dan harga LNG untuk PT Padoma Ubadari Energy, yang merupakan BUMD Papua Barat.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.