…Kebutuhan rumah sehat dan layak huni masih sangat banyak di Mimika

Timika (ANTARA) – Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah masih membutuhkan perumahan sehat dan layak huni sebanyak 29.157 unit untuk ditempati warga, terutama orang asli Papua (OAP) dan warga kurang mampu lainnya.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Mimika, Abriyanti Nuhuyanan di Timika, Minggu, mengatakan warga yang membutuhkan rumah sehat dan layak huni di Mimika masih sangat banyak, tersebar di 18 distrik (kecamatan) mulai dari wilayah pegunungan, pesisir pantai, pinggiran kota maupun di Kota Timika.

“Kebutuhan rumah sehat dan layak huni masih sangat banyak di Mimika,” kata Abriyanti.

Ia menyebut, total rumah yang dibangun Pemkab Mimika sejak 2013 hingga 2024 sudah mencapai lebih dari 2.100 unit.

Adapun tahun ini Pemkab Mimika juga membangun sebanyak 209 unit rumah untuk warga OAP dan warga kurang mampu, dimana anggaran pembangunan rumah tersebut bersumber dari APBD Mimika dan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Menurut Abriyanti, Pemkab Mimika tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh warga akan perumahan sehat dan layak huni jika hanya mengandalkan sumber pendanaan dari APBD mengingat alokasi anggaran yang disediakan terbatas.

Baca juga: Mimika siapkan bekas sekolah pola asrama Iwaka jadi Sekolah Rakyat

“Kami sedang berupaya mengusulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI untuk program peningkatan kualitas (renovasi) dan pembangunan rumah baru. Kami berharap hal itu bisa direalisasikan tahun 2026,” ujarnya.

Adapun rumah bantuan yang dibangun Pemkab Mimika untuk warga OAP dan warga kurang mampu yaitu rumah tipe 45, terdiri atas dua kamar tidur, satu ruang tamu, ditambah dapur dan kamar mandi.

Konstruksi rumah disesuaikan dengan kondisi geografis penghuninya. Untuk kawasan pegunungan dan pesisir pantai merupakan rumah panggung menggunakan konstruksi kayu, sementara untuk wilayah sekitar Kota Timika menggunakan konstruksi beton.

Anggaran per unit untuk wilayah sekitar Kota Timika mencapai Rp450 juta, untuk wilayah pesisir pantai sebesar Rp650 juta, sementara untuk wilayah pegunungan bisa mencapai Rp1 miliar lantaran seluruh material bangunan harus diangkut dengan sarana transportasi udara.

Selain itu, Pemkab Mimika juga menyediakan sarana air bersih berupa sumur bor lengkap dengan dinamo serta penyambungan listrik dengan daya 900 KVA untuk semua rumah yang dibangun.

Baca juga: Cegah kasus keracunan, BGN latih ratusan petugas jamah makanan Mimika

Tokoh masyarakat Kampung Tunas Matoa Kwamki Narama, Max Edward Jikwa mendukung penuh kebijakan Pemkab Mimika untuk melanjutkan program pembangunan rumah warga.

“Supaya masyarakat di gunung, di pesisir pantai dan di pinggiran kota bisa mendapatkan perumahan yang layak. Keluhan dari masyarakat selama ini hanya soal tempat tinggal saja, supaya mereka bisa tidur dengan aman, nyaman dan damai baru bisa cari makan,” tutur Max.

Tokoh pemuda Kwamki Narama Johni Jikwa berharap Pemkab Mimika memberikan perhatian yang adil dan merata kepada semua warga yang belum memiliki fasilitas rumah sehat dan layak huni.

“Kami lihat tahun-tahun sebelumnya banyak rumah dibangun pemda tapi hingga sekarang tidak ditempati, sampai rumput-rumput tumbuh tinggi. Kami sangat menyesal karena masih ada banyak warga yang belum punya rumah dan sangat menginginkan mendapatkan bantuan perumahan,” ujar Johni.

Baca juga: Kementerian PUPR sebut 250 rumah di Papua Barat dibantu program BSPS

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.