Jakarta (ANTARA) – Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Khudori mengatakan pemerintah harus memastikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan melalui program operasi pasar dan bantuan pangan memiliki kualitas yang baik.

Khudori menyoroti kualitas beras stok Bulog yang sebagian sudah berusia lebih dari satu tahun. Beras jenis ini berpotensi berbau apek. Selain itu, beras hasil penyerapan dari gabah lokal dengan kualitas beragam juga cenderung tidak tahan lama.

“Beras ini tidak tahan lama dan potensial turun mutu. Beras yang tidak layak ini bisa di-reprosesing (pemrosesan ulang),” katanya dalam sebuah pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menilai ketika pasokan beras di ritel modern menipis, beras SPHP dapat menjadi alternatif. Akan tetapi, kualitasnya harus dipastikan baik sebab beras SPHP yang berkualitas baik akan lebih mudah diterima oleh pedagang dan konsumen, sehingga memperlancar distribusi dan meningkatkan efektivitas program.

Lebih lanjut, Khudori juga berpendapat perlunya mengubah strategi operasi pasar agar lebih efektif. Menurutnya, operasi pasar seharusnya tidak hanya menyasar konsumen akhir melalui toko-toko binaan pemerintah daerah atau instansi pemerintah seperti TNI/Polri.

Sebaliknya, operasi pasar harus berfokus pada mengguyur beras ke pasar dengan menggandeng pedagang di pasar, termasuk pasar induk.

Menurut dia, jaringan pedagang di pasar jauh lebih luas dan cepat dalam menyalurkan barang ketimbang jejaring Polri dan TNI.

Dengan melibatkan pedagang, operasi pasar dapat menjangkau lebih banyak titik distribusi. Selain itu, penggilingan padi juga harus dilibatkan karena mereka memiliki jaringan pemasaran yang kuat.

“Kata kuncinya, jenuhi pasar dengan beras. Berapa pun permintaan mesti dipenuhi. Indikatornya harga. Kalau pasokan melimpah harga akan turun, setidaknya tertahan tidak naik,” katanya.

Pemerintah telah melakukan intervensi dengan memasok beras SPHP, yang menargetkan penyaluran 1,3 juta ton hingga akhir tahun, sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan dan menstabilkan harga beras nasional.

Selain itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per penerima kepada sekitar 18,3 juta keluarga. Bantuan ini mencakup alokasi untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025, dan disalurkan sekaligus dalam satu kali distribusi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.