Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait massa yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8) yang mengeluhkan soal tingginya tunjangan bagi anggota DPR.

Muhaimin menyebut bahwa DPR memiliki kewenangan penuh menyusun anggaran, namun dia meminta agar DPR bijak membuat kebijakan agar tak menimbulkan kecemburuan kepada masyarakat.

“Ya DPR kan memiliki kewenangan budgeting, membuat anggarannya, ya tentu sudah harus pintar-pintar menyerap agar tidak membuat kecemburuan,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Baca juga: Dasco tegaskan anggota DPR terima tunjangan rumah hanya setahun saja

Pria yang biasa disapa Cak Imin ini menyebut demo yang terjadi pada Senin (25/8) menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, khusus bagi anggota DPR.

Ia berharap ke depannya, para anggota dewan bisa bekerja secara produktif dan lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

“Khususnya para anggota dewan untuk benar-benar meningkatkan kinerja secara produktif, sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik,” kata Cak Imin.

Sebelumnya diketahui, massa melakukan aksi unjuk rasa terkait tingginya tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di depan Gedung DPR/MPR RI.

Kepolisian menangkap sebanyak 351 orang buntut aksi massa di depan gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebut bahwa 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.

Baca juga: DPR sebut nominal tunjangan rumah Rp50 juta ditentukan Kemenkeu

Baca juga: Demo di DPR, Polisi tangkap 351 orang

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.