Bangkok (ANTARA) – Thailand dan Kamboja menandatangani dokumen resmi gencatan senjata dan kesepakatan implementasinya setelah pertemuan luar biasa Komite Perbatasan bilateral yang berakhir di Kuala Lumpur, Malaysia, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, Kamis.

Negosiasi antara delegasi yang dipimpin oleh menteri pertahanan Thailand dan Kamboja telah digelar sebelumnya pada hari yang sama di hadapan pengamat tingkat tinggi dari Malaysia, AS, dan China. Namun, para pengamat tersebut tidak berpartisipasi langsung dalam negosiasi, ujar juru bicara tersebut.

Balankura mengatakan bahwa pada pertemuan komite tersebut di Kuala Lumpur, delegasi Thailand dipimpin oleh Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Jenderal Nattaphon Narkphanit dan delegasi Kamboja dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Jenderal Tea Seikha.

“(Kedua pihak) hari ini menandatangani dokumen resmi mengenai gencatan senjata antara angkatan bersenjata kedua negara dan mengenai rezim implementasinya,” ujar Balankura dalam sebuah pengarahan di Bangkok.

Perjanjian resmi tersebut mengonfirmasi dan merinci kesepakatan yang dicapai pada 28 Juli dalam pertemuan para kepala pemerintahan kedua negara di Kuala Lumpur, tambahnya.

Thailand dan Kamboja sepakat untuk menghentikan penggunaan segala jenis senjata, menghentikan serangan terhadap warga sipil, fasilitas sipil, dan militer dalam segala situasi dan di semua wilayah.

Kedua pihak juga memastikan status pengerahan pasukan saat ini tetap dipertahankan, efektif mulai 28 Juli (tanggal berlakunya gencatan senjata), tanpa pemindahan pasukan baru ke perbatasan Thailand-Kamboja dan patroli ke arah posisi pihak lawan.

Kedua pihak juga sepakat bahwa personel militer yang ditangkap harus segera dibebaskan dan dipulangkan setelah berakhirnya permusuhan aktif, dan bahwa mereka yang gugur harus dikembalikan ke pihak mereka dengan bermartabat dan tepat waktu dengan bantuan pihak lawan, ujar juru bicara itu.

Jika terjadi bentrokan bersenjata baru di perbatasan selama masa gencatan senjata, kedua pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi di tingkat komando lokal dalam kerangka mekanisme bilateral yang ada untuk mencegah eskalasi situasi, ujar Balankura.

Selain itu, Thailand dan Kamboja sepakat untuk menjaga komunikasi rutin antara distrik militer dan unit angkatan bersenjata yang ditempatkan di sepanjang perbatasan, dan sepakat untuk mengadakan pertemuan komite perbatasan regional dalam waktu dua minggu.

Mereka juga sepakat untuk menjaga komunikasi yang teratur dan langsung antara menteri pertahanan dan kepala staf angkatan bersenjata kedua negara, dan sepakat untuk menahan diri dari penyebaran informasi palsu.

Perjanjian tersebut juga mencakup pemantauan dan verifikasi kepatuhan terhadap gencatan senjata, kata Balankura, seraya menambahkan bahwa kedua pihak harus melaksanakan kesepahaman bersama yang dicapai pada 28 Juli, termasuk pembentukan kelompok pengamat dari ASEAN yang dipimpin oleh Malaysia (ketua ASEAN pada 2025).

Sampai kelompok pengamat permanen itu terbentuk, kelompok pengamat sementara yang terdiri dari atase militer dari negara-negara anggota ASEAN yang terakreditasi di Thailand dan Kamboja akan digunakan, kata Balankura.

Para pihak juga sepakat untuk mengadakan pertemuan Komite Perbatasan Umum bilateral berikutnya pada 7 Agustus, yang lokasinya masih dibahas. Jika diperlukan, pertemuan luar biasa komite dapat diadakan, kata pejabat tersebut.

Para pihak juga sepakat untuk mengadakan pertemuan Komite Perbatasan Umum bilateral berikutnya pada 7 Agustus, yang lokasinya masih dibahas. Jika diperlukan, pertemuan luar biasa komite dapat diadakan, kata pejabat tersebut.

Eskalasi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja berubah menjadi konfrontasi bersenjata pada 24 Juli, dan kedua pihak melaporkan adanya korban jiwa, termasuk warga sipil.

Awal Agustus, Thailand dan Kamboja mengumumkan kesepakatan gencatan senjata segera setelah pertemuan antara Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA

Baca juga: Malaysia dapat mandat mediasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja

Baca juga: Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.