Anggota DPR Mekeng setuju usul Gubernur ditunjuk langsung Presiden

Anggota DPR Mekeng setuju usul Gubernur ditunjuk langsung Presiden

  • Selasa, 29 Juli 2025 15:27 WIB
  • waktu baca 2 menit
Anggota DPR Mekeng setuju usul Gubernur ditunjuk langsung Presiden
Anggota DPR RI Melchias Marcus Mekeng di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

“Masuk akal. Karena gubernur itu kan tidak punya wilayah, wilayahnya kan ada di bupati-bupati,”

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Melchias Marcus Mekeng setuju dengan usulan agar pemilihan gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Menurut dia, gubernur sebetulnya hanya berfungsi untuk koordinasi, sehingga bisa saja ditunjuk oleh pemerintah pusat, dengan begitu pemerintah pusat bisa mengetahui kondisi di suatu daerah, melalui gubernurnya.

“Masuk akal. Karena gubernur itu kan tidak punya wilayah, wilayahnya kan ada di bupati-bupati,” kata Mekeng di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Selain itu, dia juga menyukai usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari kondisi saat ini, dia menilai bahwa pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, belum serta merta membuat daerah-daerah semakin maju.

Faktanya, kata dia, banyak pemerintahan daerah yang justru mengandalkan dukungan pemerintah pusat. Pasalnya, dia menilai bahwa kepala daerah yang sudah menjabat justru sibuk mencari uang, dibandingkan mengedepankan kreativitasnya.

Di sisi lain, pilkada yang dipilih secara tidak langsung juga tidak akan menghabiskan biaya yang terlalu besar. Bukan hanya dari sisi penyelenggaraan pilkada, melainkan kegiatan kampanye pun menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

“Nggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam,” katanya.

Selain memikirkan soal otonomi daerah, dia mengatakan visi kesejahteraan rakyat juga harus dipikirkan dalam merumuskan mekanisme dalam pilkada.

“Memangnya otonomi membuat rakyat menjadi sejahtera? Kan enggak juga. Kita ujungnya harus rakyat sejahtera. Mau sistem apapun itu,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Megawati Usulkan Pemda Punya Alarm Pendeteksi Bencana

    KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar pemerintah daerah memiliki sistem alarm pendeteksi bencana. Ia mengatakan itu dalam agenda ‘Seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban’ di Jakarta…

    Pramono Minta Sopir Bus Natal-Tahun Baru Cek Darah-Urine Sebelum Berangkat

    Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta sopir bus untuk melakukan cek kesehatan menjelang membawa pemudik Natal dan Tahun Baru. Pramono juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan mematuhi…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *