
Kemenhut pastikan kualitas produk dari perdagangan karbon sukarela
- Rabu, 23 Juli 2025 16:27 WIB
- waktu baca 2 menit

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan kualitas produk yang baik dari perdagangan karbon sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM).
“Sebagai regulator, Kementerian Kehutanan bertanggung jawab memastikan produk carbon offset dari hutan harus berintegritas dan berkualitas tinggi, terlebih kalau kita sudah bicara soal mekanisme pasar dan terbuka secara internasional,” kata Laksmi dalam diskusi FOLU TALKS Kemenhut yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hal itu penting sehingga produk perdagangan karbon Indonesia relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak hanya berupa klaim sepihak saja.
Ia menambahkan, upaya ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara megaforest yang memiliki daya saing di pasar karbon internasional.
Baca juga: OJK: Pemahaman penting untuk dorong partisipasi SJK di pasar karbon
Secara khusus, Laksmi mengatakan, pekerjaan rumah terbesar Kementerian Kehutanan adalah melakukan perbaikan tata kelola (governance) yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.
“Memastikan pemegang PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) yang nanti akan banyak bisnis bergantung pada jasa lingkungan itu berintegritas tinggi,” ujar Laksmi.
Namun, ia juga menyoroti hal penting lainnya, yaitu bagaimana agar manfaat dari upaya-upaya ini dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan hutan.
“Kemiskinan di sekitar kawasan hutan itu masih sangat tinggi, dan itu adalah challenge luar biasa. Maka, effort dari jasa lingkungan itu harus dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat,” kata dia.
Baca juga: BEI: Volume perdagangan karbon tembus 1,6 juta ton hingga 11 Juli 2025
Adapun perdagangan karbon sukarela (VCM) sendiri adalah mekanisme di mana individu, badan usaha, atau organisasi swasta membeli dan menjual kredit karbon secara sukarela, di luar sistem yang diwajibkan oleh pemerintah, untuk mengkompensasi emisi gas rumah kaca.
Pasar ini didorong oleh berbagai pertimbangan seperti tanggung jawab sosial perusahaan, etika, dan risiko reputasi, serta bertujuan untuk mendanai proyek-proyek mitigasi iklim, termasuk solusi berbasis alam.
Indonesia pun memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam VCM global karena sumber daya alamnya yang melimpah untuk proyek-proyek berbasis alam.
“Indonesia menganggap penting sektor perdagangan karbon ini dibuka seluas-luasnya dengan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kebaikan,” ujar Laksmi.
Baca juga: 100 desa di Probolinggo jadi proyek contoh Program Desa Tematik Hijau
“Diperlukan kolaborasi effort untuk memastikan perdagangan karbon sukarela ini berjalan baik,” imbuhnya.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Komentar
Berita Terkait
Kemenhut fokus rehabilitasi mangrove di Papua Barat Daya
- Kemarin 16:52
Kemenhut tetapkan blok pengelolaan Tahura Trumon
- 14 Juli 2025
Rekomendasi lain
15 sandi dalam Pramuka
- 9 Agustus 2024
Ini rincian biaya transaksi di ATM Bersama dan ATM Link
- 8 November 2024
Cara cek pulsa IM3 Indosat
- 4 Juli 2024
Cara bayar tagihan Pegadaian secara online dan via ATM
- 2 Agustus 2024
Cara mudah daftar jadi pangkalan resmi gas elpiji 3kg
- 3 Februari 2025
Cara bayar PBB online, simpel ternyata
- 3 Juli 2024