Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan pioner, pertama kali BPH Migas bekerja sama dengan pemerintah provinsi

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menandatangani amandemen perjanjian kerja sama (PKS) untuk memperkuat sinergi pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan sejauh ini, kerja sama terbukti menghasilkan berbagai capaian positif, yang menjadikan Kepulauan Riau sebagai provinsi percontohan dalam pengendalian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan kompensasi.

Erika menegaskan bahwa Kepulauan Riau adalah provinsi pertama yang menjalin kerja sama dengan BPH Migas.

“Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan pioner, pertama kali BPH Migas bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Banyak yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama ini,” ujarnya di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (22/7/2025).

Salah satu hasil nyata dari kerja sama tersebut adalah kebijakan penerapan kartu BBM atau fuel card di Kota Batam, Tanjung Pinang dan Bintan.

Inovasi tersebut terbukti mampu menyalurkan jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) secara tepat sasaran dan tepat volume, sehingga berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran subsidi energi.

Penerapan fuel card juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah.

“Kebijakan penerapan fuel card tersebut berperan penting dalam pengendalian inflasi daerah di mana Provinsi Kepulauan Riau mendapat penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi berkinerja terbaik di kawasan Sumatera dalam TPID Award Tahun 2024 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara,” ungkapnya.

Prestasi lainnya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, mendapat penghargaan sebagai Penyalur BBM Satu Harga Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023 dari BPH Migas.

Erika menambahkan apa yang telah dicapai Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

“Kita mengharapkan provinsi lain bisa mencontoh apa yang bisa sudah dihasilkan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” tuturnya.

BPH Migas akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal pengendalian dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi.

“Mengedukasi kepada masyarakat dan sosialisasi yang selama ini sudah kita laksanakan. Harapannya lebih bisa mengendalikan dan bisa mendistribusikan BBM subsidi dan kompensasi dengan lebih tepat sasaran,” imbuh Erika.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dan kini diperpanjang melalui amandemen.

“Terima kasih karena tiga tahun yang lalu kita menandatangani kerja sama bersama BPH Migas dan saat ini perjanjian ini kita lanjutkan,” terangnya.

Ansar menegaskan isi perjanjian mencakup kerja sama pengendalian dan pengawasan distribusi BBM subsidi dan kompensasi bagi masyarakat Kepulauan Riau.

“Ternyata, kerja sama ini membuahkan hasil yang membanggakan hati kita semua. Kita berkolaborasi, bersinergi dengan baik bersama BPH Migas, dan masyarakat saat ini merasa hak-haknya bisa terpenuhi,” ujarnya.

Saat ini, BPH Migas telah menjalin PKS dengan 21 pemerintah provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua Tengah, Papua Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, Bali, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Provinsi Gorontalo.

Kegiatan penandatanganan PKS juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira, dan Bupati Karimun Iskandarsyah.

Baca juga: BPH Migas terus perkuat pengawasan BBM subsidi dan kompensasi

Baca juga: BPH Migas-Kemendag teken kesepakatan bersama pengawasan BBM-gas bumi

Baca juga: BPH Migas finalisasi revisi aturan surat rekomendasi pembelian BBM

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.