Wamenlu: Gabung ke BRICS, Indonesia tak anti-Barat

Wamenlu: Gabung ke BRICS, Indonesia tak anti-Barat

  • Sabtu, 19 Juli 2025 22:19 WIB
  • waktu baca 2 menit
Wamenlu: Gabung ke BRICS, Indonesia tak anti-Barat
Para pemimpin negara anggota BRICS, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, PM India Narendra Modi, dan PM China Li Qiang berfoto bersama dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, 6 Juli 2025. (ANTARA FOTO/HO/Biro Pers-Muchlis jr/wpa/foc/aa)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa Indonesia tidak bersikap anti-Barat setelah bergabung dengan BRICS — kelompok kerja sama ekonomi yang beranggotakan 10 negara, termasuk India, Iran, Rusia, dan China.

Dia menyatakan hal itu dalam acara “Double Check: Buah Muhibbah Presiden Prabowo dari Dunia Internasional” yang digelar Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta pada Sabtu (19/7).

Havas menjelaskan bahwa India — salah satu pendiri BRICS — mengutus menteri luar negerinya untuk menghadiri pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS. India juga anggota Quad bersama Jepang, Australia, dan AS.

Karena itulah, kata Havas, Indonesia tidak anti-Barat karena Indonesia memiliki hubungan baik dengan India, salah satunya lewat BRICS.

Dia menegaskan ada hal positif yang diperoleh Indonesia dengan bergabung di BRICS, salah satunya menyangkut standar minyak nabati yang adil dan berkelanjutan.

“Dengan BRICS, kita bisa punya satu diskusi mengenai standar yang baru, karena kalau bicara mengenai sustainability, ya ini masalah standar. Di Eropa punya standar yang mereka buat sendiri, kita punya standar sendiri,” kata Havas.

Dia juga menyebutkan bahwa BRICS baru saja menyelenggarakan pertemuan negara-negara penghasil mineral bahan baku kritis (critical raw minerals).

Menurut Havas, semua negara penghasil mineral itu adalah negara berkembang yang tidak banyak memiliki kemampuan untuk meningkatkan keuntungan dari sumber daya mereka sendiri tanpa investasi asing.

Dalam pertemuan itu, kata dia, banyak yang bertanya kepada Indonesia tentang hilirisasi dan menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.

“Jadi ini suatu pertemuan yang baru, kita harapkan nanti di tahun-tahun mendatang ini akan menjadi suatu grouping yang baru,” kata Havas.

Baca juga: LPEM: Indonesia harus bisa jaga posisi non-blok setelah gabung BRICS
Baca juga: Studi sebut RI perlu dorong BRICS bahas hambatan tarif dan nontarif

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Gempa M 4,7 Terjadi di Sabang Aceh

    Jakarta – Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,7 terjadi di Sabang, Aceh. Kedalaman gempa 17 Km. Melalui akun X nya, BMKG melaporkan gempa terjadi pada Minggu (14/12/2025) pukul 23.21 WIB. Gempa…

    Gudang Kosmetik di Gunung Putri Bogor Terbakar, Diduga Akibat Cuaca Panas

    Jakarta – Gudang kosmetik terbakar di Desa Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kebakaran diduga akibat cuaca panas yang memicu ledakan botol-botok parfum di dalam gudang. “Iya betul tadi ada kebakaran…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *