Ankara/Beirut (ANTARA) – Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan pada Kamis (17/7) mengkritik aksi militer terbaru Israel di Suriah, dengan mengatakan Turkiye tidak akan membiarkan upaya apapun untuk memecah belah negara tetangganya itu.

Erdogan menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers usai rapat kabinet di Ankara. Pada kesempatan itu, dirinya menegaskan kembali posisi lama Turkiye yang menentang perpecahan di Suriah.

Saat ini, “masalah terbesar di kawasan tersebut adalah agresi Israel,” kata Erdogan, yang menuding Israel mengeksploitasi bentrokan baru-baru ini yang melibatkan kelompok Druze di Suriah selatan untuk memperluas apa yang dia sebut sebagai “kebrutalan” mereka ke wilayah Suriah dalam dua hari terakhir.

“Suriah yang stabil akan menghasilkan stabilitas bagi semua negara tetangganya. Jika tidak, beban ketidakstabilan akan ditanggung bersama oleh semua pihak,” kata sang presiden.

Turkiye, yang merupakan pendukung utama pemerintahan sementara Suriah, telah membangun jejak militer yang signifikan di wilayah utara Suriah sejak 2016 melalui operasi lintas perbatasan yang bertujuan untuk mendorong mundur Unit Perlindungan Rakyat, sebuah pasukan militer Kurdi Suriah.

Sementara itu, para menteri luar negeri dari Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Arab Saudi, Turkiye, Irak, Oman, Qatar, Kuwait, Lebanon, dan Mesir pada Kamis menegaskan kembali dukungan mereka terhadap keamanan, kesatuan, stabilitas, dan kedaulatan Suriah.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Lebanon, para menteri tersebut menyambut baik kesepakatan terbaru yang bertujuan mengakhiri krisis di Provinsi Sweida, Suriah selatan, serta menyuarakan dukungan bagi semua upaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah Suriah.

Pernyataan bersama tersebut juga mengecam keras serangan berulang Israel di wilayah Suriah, yang digambarkan sebagai “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Suriah.”

Dengan menyoroti peran penting Suriah dalam perdamaian regional, para menteri menekankan stabilitas negara tersebut merupakan landasan untuk keamanan regional yang lebih luas, menyerukan komunitas internasional untuk membantu pemerintahan sementara Suriah dalam upaya rekonstruksi.

Pernyataan itu juga menyerukan penarikan penuh pasukan Israel dari seluruh wilayah Suriah yang diduduki dan penghentian segera aksi-aksi permusuhan Israel.

Ketegangan di Sweida meningkat pada Minggu (13/7) setelah sejumlah anggota suku Badui bersenjata di pedesaan Sweida, sebuah provinsi yang didominasi komunitas Druze, dilaporkan menyerang dan merampok seorang pemuda Druze di dekat kota al-Masmiyah, di sepanjang jalan raya Damaskus-Sweida. Serangan brutal itu memicu aksi penculikan balasan, yang kemudian berkembang menjadi bentrokan skala penuh antara faksi bersenjata Druze lokal, pasukan pemerintah, dan milisi Badui.

Pada Senin (14/7) dan Rabu (16/7), Israel melancarkan gelombang serangan udara di Damaskus dan Sweida, dengan dalih untuk mencegah komunitas minoritas Druze menjadi korban. Serangan tersebut menuai kecaman keras dari masyarakat internasional.

Beberapa jam setelah serangan udara Israel pada Rabu itu, gencatan senjata yang rapuh antara pemerintah sementara Suriah dan para pemimpin spiritual Druze mulai berlaku.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.