Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan memproyeksikan belanja perpajakan pada tahun anggaran 2025 akan mencapai Rp515 triliun atau 2,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kami sudah melakukan proyeksi untuk mengetahui berapa kira-kira nilai belanja perpajakan. Itu kami proyeksi sekitar Rp515 triliun,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, dikutip di Jakarta, Rabu.

Nilai itu lebih tinggi dari proyeksi awal belanja perpajakan sebesar Rp445,5 triliun pada Buku II Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Baca juga: Kemenkeu salurkan langsung tunjangan guru, terealisasi Rp16 T per Juni

Menurut Febrio, belanja perpajakan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga dengan porsi sebesar 54 persen, terutama melalui kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sejumlah kebutuhan dasar.

Sebagai catatan, barang dan jasa kebutuhan dasar yang terbebas dari PPN di antaranya beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, serta jasa asuransi.

Di samping itu, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, pemakaian listrik, dan air minum juga akan tetap dibebaskan dari pengenaan PPN.

Baca juga: Penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 12,6 persen

“Jadi, ini dinikmati oleh banyak sekali rumah tangga. Nilainya lebih dari setengah belanja perpajakan,” ujar Febrio.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.