Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengemukakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selama ini telah membuat kebijakan pro-rakyat, salah satunya membuka peluang bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

Menurut ia, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

“UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, ia menyatakan dukungan penuh atas berbagai kebijakan yang telah diambil Menteri ESDM selama menjabat. Selama ini sektor pertambangan nasional cenderung didominasi berbagai perusahaan besar.

Dikatakan Sarmuji, kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

Baca juga: Golkar dukung penghentian sementara tambang nikel di Raja Ampat

Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Kebijakan baru saat ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.

Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil disebutkan mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis, salah satunya keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang.

Dampaknya, sambung Sarmuji, mereka yang selama ini terpinggirkan bisa memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar sehingga menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.

Baca juga: Bahlil ungkap alasan penghentian sementara operasi GAG Nikel

Selain itu, Bahlil juga mencabut izin usaha pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat.

Sarmuji berpendapat langkah itu memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, kebijakan Menteri Bahlil tersebut merupakan terobosan yang selama ini dirindukan rakyat serta langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.

“Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tutur Sarmuji menambahkan.

Baca juga: Cek tambang di Raja Ampat, Bahlil: Saya ingin lihat secara objektif

Di sisi lain, ia turut menyoroti mafia impor minyak, yang selama ini diuntungkan kebijakan sebelumnya, kini juga ikut menyerang Bahlil setelah kebijakan untuk mendongkrak lifting migas.

Penyerangan dilakukan dengan ikut menunggangi berbagai narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat.

Narasi dimaksud, kata Sarmuji, salah satunya terkait kasus IUP nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil.

Padahal, ia menuturkan bahwa izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.

“Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana Negara hadir untuk rakyat,” tambahnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan populis yang berpihak pada rakyat serta mendukung Menteri ESDM dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.

Baca juga: Menteri ESDM lakukan evaluasi total insiden tambang longsor di Cirebon

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025