Surabaya (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur telah memeriksa sekitar 30 orang, termasuk kepala sekolah dari sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai terduga atas kasus korupsi SMK swasta di wilayah setempat senilai Rp65 miliar.

“Ada sekitar 30 kepala sekolah yang kami periksa. Kami juga masih terus mengumpulkan bukti tambahan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Saiful Bahri Siregar di Surabaya, Rabu.

Ia mengungkapkan, dalam proses penyidikan ditemukan sejumlah kejanggalan, terutama terkait ketidaksesuaian barang hibah dengan kebutuhan sekolah penerima.

“Contohnya SMK dengan program keahlian teknologi informasi justru menerima bantuan berupa sepeda motor praktik, padahal mereka tidak memiliki jurusan otomotif. Kasus serupa juga banyak kami temukan,” ujarnya.

Baca juga: KPK dalami proses pengajuan dana hibah di Jatim dari 15 ketua pokmas

Kasus ini bermula dari penyaluran dana hibah pada tahun anggaran 2017 yang terbagi dalam dua paket pekerjaan.

Paket pertama senilai lebih dari Rp30,5 miliar diperuntukkan 12 SMK, sedangkan paket kedua senilai Rp33 miliar dialokasikan untuk 13 SMK lainnya.

Seluruh pekerjaan pengadaan tersebut dimenangkan oleh dua perusahaan yakni PT DDR dan PT DSM.

Sebelumnya, Kejati telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur pada 12 Maret 2025 dan menyita sejumlah barang bukti, namun hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Penyidikan masih berlangsung dan kami terus mendalami perkara ini. Penetapan tersangka belum dilakukan,” kata Saiful.

Penyidikan kasus ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah, khususnya di sektor pendidikan.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025