Jakarta (ANTARA) – Delegasi Parlemen Semua Partai India, mendulang dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk melawan terorisme di tengah meningkatnya ketegangan setelah peristiwa serangan di dekat Pahalgam, kota yang berada wilayah Jammu dan Kashmir India.

Delegasi India yang diketuai oleh anggota parlemen majelis tinggi India (Rayja Sabha), Sanjay Kumar Jha, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dari 28-31 Mei untuk bertemu dengan para pejabat tinggi, anggota parlemen, pemimpin partai politik, hingga akademisi di tanah air.

“Saya menyampaikan apresiasi tulus kami kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo, atas pernyataan yang jelas dalam mengecam serangan teror di Pahelgam, serta atas solidaritas yang ditunjukkan kepada rakyat India,” kata Jha dalam acara temu media di Jakarta, Jumat.

Presiden Prabowo, lanjutnya, menyatakan bahwa kekejaman semacam itu tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun, baik dari segi motif, waktu, tempat, maupun pelakunya — sebuah dukungan yang merupakan sumber kekuatan yang sangat berarti bagi India.

Anggota parlemen itu menuturkan bahwa Indonesia tidak hanya secara terbuka mengecam serangan teror di Pahalgam, tetapi dalam berbagai pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan, juga menyampaikan apresiasi atas sikap tegas India dalam memerangi terorisme karena Indonesia juga pernah menjadi korban terorisme.

“Kami merasa sangat didukung oleh tanggapan positif dan kerja sama dari Indonesia dalam mengecam aksi terorisme serta berkomitmen bersama untuk memberantasnya di tingkat regional dan internasional,” ucapnya.

Baca juga: PM Modi tegaskan operasi serangan rudal ke Pakistan belum berakhir

Lebih lanjut Jha menyampaikan bahwa serangan teror di Jammu dan Kashmir dilakukan dengan niat jahat untuk mengganggu ketentraman dan memicu kerusuhan antar komunitas di India. Setelah serangan teror pada 22 April, India menunggu selama dua pekan agar Pakistan mengambil tindakan.

“Ketika tidak ada tindakan pada 7 Mei, India memutuskan untuk menargetkan infrastruktur teroris di Pakistan dan Kashmir yang diduduki Pakistan. Kelompok-kelompok teroris ini telah dilarang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sudah masuk dalam daftar terlarang PBB,” tegasnya.

Dirinya menggarisbawahi bahwa respons India adalah besar, proporsional, tidak meningkatkan eskalasi, dan bertanggung jawab.

India, ujar dia, tidak akan lagi membedakan antara teroris dan negara yang mendukung tindakan teroris.

“Kami tidak akan menerima ancaman nuklir. Mereka yang melindungi dan mendukung teroris tidak dapat bersembunyi di balik apa yang disebut payung nuklir. Setiap insiden teror lebih lanjut akan dihadapi oleh India dengan tindakan militer yang tegas dan menentukan,” kata dia.

Baca juga: Pakistan tegaskan tak akan kompromi soal kedaulatan dengan India

Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat setelah militer India meluncurkan serangan udara Operasi Sindoor pada 7 Mei, dan menargetkan titik-titik yang disebut New Delhi sebagai “sembilan lokasi teroris” di Pakistan dan wilayah Kashmir.

India menyebut Operasi Sindoor mampu melumpuhkan 70 teroris, dan tidak ada fasilitas militer Pakistan yang diserang, namun Pakistan melaporkan lebih dari 30 orang tewas dan 57 warga luka-luka.

Pakistan kemudian meluncurkan serangan balasan, dengan menargetkan 26 titik vital milik militer India, termasuk di antaranya pangkalan udara India di Jammu dan Kashmir, dan di beberapa lokasi di India.

Pakistan juga mengklaim berhasil menembak jatuh jet-jet tempur India, yaitu tiga pesawat tempur Rafale, satu MiG 29, dan satu pesawat Sukhoi.

Baca juga: Menlu: Indonesia siap jadi juru damai India-Pakistan

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025