Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memberikan arahan kepada 2.264 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar menguatkan peran krusial masing-masing sebagai garda terdepan perubahan sosial dan pengentasan kemiskinan, jangan sekadar membagikan bantuan sosial (bansos).

“Pendamping bukan hanya pelaksana teknis. Saudara-saudara adalah agen perubahan di garda terdepan. Tugas utama pendamping adalah membangkitkan harapan dan mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bukan hanya membagikan bantuan,” ujar Mensos Saifullah secara daring di Jakarta pada Jumat.

Mensos pun menegaskan setiap pendamping wajib memiliki target graduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun untuk mengubah paradigma perlindungan sosial kepada pemberdayaan masyarakat.

“Graduasi berarti KPM sudah mandiri, tidak lagi tergantung bansos, dan naik kelas secara sosial dan ekonomi. Pendamping sejati adalah mereka yang menyiapkan rakyat untuk tidak lagi didampingi,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa bansos bersifat sementara karena tujuan akhirnya adalah kemandirian.

“Bansos maksimal diberikan lima tahun bagi KPM aktif, kecuali penyandang disabilitas berat dan lansia tidak produktif. Kita harus arahkan KPM ke program pemberdayaan, seperti pelatihan dan akses modal,” ujarnya.

Baca juga: Mensos beri target pendamping PKH Situbondo graduasi 10 KPM per tahun

Pada kesempatan tersebut, ia juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sekaligus menjadi pijakan para pendamping.

Karena itu, Mensos pun mengingatkan agar pendamping menjauhi praktek manipulasi data dan pungutan liar yang dapat merusak kepercayaan publik.

“Jadilah panutan, karena wajah negara di mata rakyat miskin salah satunya adalah pendamping. Jangan terlibat dalam manipulasi data, pemotongan, atau pungutan liar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong pendamping untuk aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai pondasi dari seluruh kebijakan bantuan sosial, termasuk Sekolah Rakyat

Mensos juga kembali menegaskan komitmen pihaknya terhadap program Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang pengentasan kemiskinan sehingga ia meminta para pendamping untuk mengawal program itu secara menyeluruh.

“Pastikan bahwa siswa berasal dari keluarga miskin ekstrem. Cek rumahnya, cari tahu kondisi keluarganya. Bantu fasilitasi pendaftaran, pantau kelayakan, dan pastikan tidak ada anak miskin yang tercecer dari pendidikan,” katanya.

Ia yakin sinergi lintas sektor dalam proses pendampingan KPM, termasuk melibatkan pemerintah desa, Puskesmas, sekolah, dan tokoh masyarakat dapat membuat target pemberdayaan bisa tercapai.

Baca juga: Mensos maksimalkan pendamping PKH se-Banten lakukan uji petik DTSEN

Baca juga: Mensos temui pendamping PKH, kejar target hapus kemiskinan ekstrem

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025