DKI usulkan penambahan anggaran percepatan normalisasi Ciliwung 

DKI usulkan penambahan anggaran percepatan normalisasi Ciliwung 

  • Jumat, 16 Mei 2025 14:01 WIB
  • waktu baca 2 menit
DKI usulkan penambahan anggaran percepatan normalisasi Ciliwung 
Komisi D DPRD DKI Jakarta dalam kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2026 bersama eksekutif salah satunya Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

Adapun pembebasan lahan tersebut yakni melanjutkan segmen yang belum selesai di tahun 2024 di sekitar Rawajati, Cawang, dan Cililitan

Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk percepatan normalisasi Kali Ciliwung sebagai upaya penanggulangan banjir sebesar Rp158 miliar.

“Kebutuhan sebenarnya Rp257 miliar namun akan kami usulkan hanya Rp158 miliar karena harus menyesuaikan dengan kemampuan sampai dengan Desember 2025,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA Ika Agustin Ningrum dalam kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2026 bersama Komisi D DPRD Jakarta di Jakarta, Jumat.

Baca juga: DKI targetkan kelanjutan proyek normalisasi Ciliwung pada Juni

Alokasi anggaran sebesar Rp98,75 miliar untuk pembebasan lahan. Adapun pembebasan lahan tersebut yakni melanjutkan segmen yang belum selesai di tahun 2024 di sekitar Rawajati, Cawang, dan Cililitan.

Pada 2024, pengerjaan fisik mencapai 230 meter. Sepanjang 200 meter di Rawajati, dan 30 meter di Cililitan

Normalisasi Kali Ciliwung menjadi satu dari tujuh hal yang diusulkan dalam perubahan APBD tahun 2025. Ika mengatakan percepatan normalisasi kali ditargetkan hingga tahun 2027.

Baca juga: KLH minta Jabar tinjau lagi RTRW hilangkan 1,4 juta ha kawasan lindung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno berencana melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung pada Juni mendatang sebagai upaya mengatasi banjir.

Pemprov Jakarta bertanggung jawab atas penertiban bangunan liar dan pembebasan lahan, sedangkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU menjalankan pekerjaan fisiknya.

Baca juga: Cegah banjir, SDA Jaksel keruk Kali Ciliwung di Bukit Duri

Merujuk data, dari rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, sudah diselesaikan sekitar 17,17 kilometer.

Sisa sepanjang16,52 kilometer masih terhambat karena adanya penolakan warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali terkait pembebasan lahan.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    BKSAP: Indonesia perlu tingkatkan alat tempur menyoal India-Pakistan

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi BKSAP: Indonesia perlu tingkatkan alat tempur menyoal India-Pakistan Jumat, 16 Mei 2025 16:02 WIB waktu baca 3 menit…

    TNBTS tutup kawasan Bromo, Tengger, Semeru pada 10-13 Juni 2025

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi TNBTS tutup kawasan Bromo, Tengger, Semeru pada 10-13 Juni 2025 Jumat, 16 Mei 2025 16:02 WIB waktu baca…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *