Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan meluncurkan program SINERGI sebagai inisiatif kolaboratif untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di daerah melalui pemanfaatan skema pembiayaan kreatif, baik melalui pinjaman daerah maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Program tersebut berkolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kesenjangan fiskal dalam pembangunan infrastruktur publik.

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat, program SINERGI dimulai pada Rabu (30/4/2025) dengan pelaksanaan tahap 1 bagian pertama yang digelar secara hibrida.

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 2.600 peserta dari 433 pemerintah daerah melalui daring dan dihadiri langsung oleh sejumlah instansi pusat, termasuk SMI, PII, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian teknis lainnya.

Baca juga: Kemenkeu siap bantu Jakarta rancang alternatif pembiayaan

Sebanyak 350 pertanyaan dari partisipan akan dirangkum dalam Buku Pintar Pembiayaan Kreatif.

Program SINERGI bertujuan untuk membangun pemahaman menyeluruh tentang pembiayaan kreatif di kalangan pemerintah daerah.

Program tersebut dilaksanakan secara terstruktur dan bertahap sepanjang tahun 2025.

Program dimulai dengan memastikan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang komprehensif terkait skema pembiayaan kreatif beserta instrumen-instrumennya, identifikasi kebutuhan infrastruktur di daerah, inventarisasi instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, hingga pendampingan agar daerah dapat memanfaatkan instrumen tersebut secara optimal.

Ke depan, program ini akan berlanjut dengan pendalaman instrumen pembiayaan seperti pinjaman daerah dan KPBU.

DJPK juga akan menganalisis kebutuhan infrastruktur berdasarkan data APBD, capaian pembangunan, RPJMD, dan RKPD masing-masing daerah.

Program SINERGI diharapkan menjadi katalisator transformasi pembangunan infrastruktur daerah secara inklusif yang mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Kemenkeu rilis 3 inisiatif penguatan pembiayaan infrastruktur

Baca juga: PT SMI biayai 94 proyek terkait iklim dengan komitmen Rp33 triliun

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025