Gerbang Tani berharap regulasi yang beratkan nelayan segera dievaluasi

Gerbang Tani berharap regulasi yang beratkan nelayan segera dievaluasi

  • Minggu, 13 April 2025 22:06 WIB
  • waktu baca 2 menit
Gerbang Tani berharap regulasi yang beratkan nelayan segera dievaluasi
Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Jakarta bersama nelayan menggelar unjuk rasa di Dermaga T Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, pada Minggu (13/4/2025). (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

Nelayan hanya ingin mencari makan untuk kehidupan mereka

Jakarta (ANTARA) – Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Jakarta berharap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang dinilai memberatkan para nelayan kecil segera dievaluasi.

“Regulasi mewajibkan kapal di bawah 30 Gross Ton ke bawah menggunakan Vessel Monitoring System (VMS) atau perangkat monitoring sistem berbasis sinyal sangat memberatkan,” kata Ketua DPW Gerbang Tani Jakarta, Tri Waluyo di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, aturan penggunaan VMS ini tidak menguntungkan nelayan tapi malah mempersulit. Bahkan membuat nelayan banyak menghabiskan uang yang cukup besar karena terkena denda atau sanksi.

“Beban berat ini yang harus ditanggung nelayan,” kata dia.

Menurut dia, banyak kerugian yang dialami nelayan secara materi maupun psikologi yang memberatkan nelayan dalam mencari makan. “Nelayan hanya ingin mencari makan untuk kehidupan mereka,” kata dia.

Nelayan kapal di bawah 30 Gross Ton (GT) Najirin mengeluhkan kewajiban penggunaan VMS yang sangat memberatkan bagi para nelayan kapal di bawah 30 GT.

Dia ingin pemerintah mengkaji ulang peraturan itu karena memberatkan nelayan. Pada saat memasang VMS nelayan harus membayar Rp20 juta.

Hal itu belum setiap tahunnya bayar Rp6 juta dan suratnya Rp1 juta. “Ini kan memberatkan kami para nelayan,” tegasnya.

Pada Minggu sore, nelayan menggelar aksi untuk menyuarakan aspirasi mereka di Dermaga T Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dan pihaknya akan menunggu respons dari pemerintah.

“Jika tidak ada perubahan maka kami akan turun ke jalan menggelar aksi,” kata dia.

Ia mengatakan aksi nelayan ini akan melibatkan nelayan dari seluruh Indonesia yang saat ini masih menggelar aksi di daerah mereka.

“Nanti kami kumpulkan 5.000 hingga 10.000 nelayan untuk menggelar aksi di depan Istana,” kata dia.

Gerbang Tani Jakarta telah menyampaikan keluhan nelayan Muara Angke kepada DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. “Kami terus akan perjuangkan aspirasi ini agar didengar presiden secara langsung,” katanya.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Istana Gelar Open House Idul Fitri untuk 5 Ribu Orang

    ISTANA Kepresidenan Jakarta akan menggelar open house atau gelar griya pada Sabtu, 21 Maret 2026, mulai pukul 12.00 WIB. Acara perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah ini terbuka untuk masyarakat umum.…

    Lebaran 2026, AHY Ajak Warga Rukun Bersatu Kawal Pembangunan

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menunaikan salat Idulfitri 1447 Hijriah di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *