Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi yang penting, yang diharapkan memberikan dampak besar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, khususnya untuk merespon kebutuhan tenaga yang berkualitas global

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) guna meningkatkan kompetensi pendidik maupun lulusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan kolaborasi diantara ketiga kementerian tersebut sebagai bagian dari upaya untuk merespon kebutuhan lulusan SMK yang berkualitas global.

“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi yang penting, yang diharapkan memberikan dampak besar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, khususnya untuk merespon kebutuhan tenaga yang berkualitas global,” kata Dirjen Vokasi dan PKPLK Kemendikdasmen Tatang dalam kegiatan penandatanganan Naskah Kesepahaman (MoU) dan Kerja Sama Kemendikdasmen dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI di Jakarta, Senin.

Baca juga: Mendikdasmen: Kebijakan SPMB tidak berlaku bagi penerimaan murid SMK

Ia menjelaskan kolaborasi tiga kementerian itu menargetkan peningkatan kompetensi lulusan SMK dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Lebih lanjut, kesepakatan tersebut mencakup pemetaan potensi calon pekerja, peningkatan kompetensi, standardisasi, dan pembinaan untuk memastikan kualitas lulusan.

Pasalnya, ia menyebutkan adanya permasalahan serius di sektor ketenagakerjaan Indonesia karena dari total 7,5 juta pengangguran di Indonesia, sekitar 3 juta orang merupakan lulusan SMA dan SMK, sementara 2,5 juta orang lainnya adalah lulusan SMP.

Baca juga: Kemendikdasmen-LKP tingkatkan kemitraan perkuat pendidikan non-formal

Angka itu, lanjutnya, mengindikasikan adanya kesenjangan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sementara itu data BP2MI menunjukkan terdapat sekitar 5,2 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, dengan 57,3 persen bekerja di sektor informal dan 70 persen diantaranya adalah perempuan dengan pendidikan rata-rata SD-SMP.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berencana memetakan potensi calon pekerja migran dari SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi mereka sesuai kebutuhan pasar kerja global dan memfasilitasi penempatan serta pendampingan hingga mereka kembali ke Tanah Air.

Baca juga: Pemerintah canangkan pelatihan penuh bagi guru pendidikan vokasi

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025