Pemprov Sulsel buka desk efisiensi tindak lanjuti Inpres Nomor 1 2025

Pemprov Sulsel buka desk efisiensi tindak lanjuti Inpres Nomor 1 2025

  • Sabtu, 22 Februari 2025 18:46 WIB
  • waktu baca 2 menit
Pemprov Sulsel buka desk efisiensi tindak lanjuti Inpres Nomor 1 2025
Sekda Sulsel Jufri Rahman (tengah) memimpin Rakor OPD sebagai Tindak Lanjut Inpres Nomor 1 2025 di Makassar, Sabtu,(22/2/2025).ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel (1)

Makassar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) membuka desk efisiensi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman di Makassar, Sabtu, mengatakan pembukaan desk efisiensi dilaksanakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dimotori Bappelitbangda bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) provinsi itu ini dimulai Senin mendatang.

Baca juga: DAK sektor irigasi Sulsel jadi nihil di 2025 dampak efisiensi anggaran

Ia menjelaskan penanggung jawab desk efisiensi memanggil unit kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) secara bergantian untuk berdiskusi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sesuai dengan arahan gubernur.

Jufri Rahman mengatakan Pemprov pada hari ini menggelar rapat koordinasi bersama OPD Lingkup Pemprov Sulsel sebagai kelanjutan dari arahan Gubernur Sulsel dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Rapat ini menindaklanjuti arahan Pak Gubernur dalam pengarahan perdana kemarin. Anggaran OPD itu menyesuaikan dan merevisi semua struktur belanja mereka masing-masing sesuai dengan arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” ucapnya.

Baca juga: PSI: Efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun perlu dilakukan

Baca juga: Mensos pastikan efisiensi anggaran tak kurangi hak rakyat dapat bansos

Dalam rapat tersebut, juga memberikan penjelasan terkait tindak lanjut Inpres tersebut, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Setiawan Aswad dan Tim Ahli yang membantu TAPD, Prof Murtir Jeddawi.

“(Pembahasannya) yang terkait berbagai apa yang menjadi fokus dan prioritas kita untuk memenuhi standar pelayanan minimal, belanja wajib, pelayanan dasar, dan termasuk penyelesaian infrastruktur yang dianggap perlu ditangani segera, karena akan berpengaruh pada kualitas layanan terhadap masyarakat kita,” ujarnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Polri Kerahkan 317 Ribu Personel Amankan Malam Takbiran se-Indonesia

    Jakarta – Polri telah menyiapkan skema pengamanan malam takbiran Idul Fitri atau Lebaran 2026. Ada 317.000 personel yang dilibatkan dalam pengamanan malam ini. “Pengamanan tahun ini melibatkan total 317.666 personel…

    Puan Harap Idul Fitri 1447 H Jadi Momentum Memperkuat Kebersamaan

    Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dia berharap momen Lebaran 2026 dapat mempererat kebersamaan bangsa untuk membangun…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *