Damaskus (ANTARA) – Perempuan Suriah melanjutkan perjuangan mereka untuk tetap didengar dan dapat berperan aktif dalam pembentukan pemerintahan baru setelah kejatuhan rezim Bashar Assad.

Gerakan Politik Perempuan Suriah (SWPM) baru-baru ini mengadakan konferensi pers di ibukota Damaskus yang meminta pemerintahan baru dibangun di atas fondasi kebebasan dan kesetaraan.

Joumana Seif, salah seorang pendiri SWPM dan penasihat hukum untuk program Kejahatan dan Akuntabilitas Internasional di European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR), mengatakan kepada Anadolu bahwa pertemuan tersebut membahas pencapaian gerakan selama tujuh tahun sejak pendiriannya dan menekankan peran kaum perempuan dalam pembentukan pemerintahan baru.

Seif menekankan bahwa kaum perempuan juga berpengaruh dalam revolusi Suriah. Mereka ikut serta dalam unjuk rasa pertama melawan Assad di depan Kementerian Dalam Negeri pada 16 Maret 2011.

Dengan peran tersebut, Seif memandang bahwa perempuan Suriah harus memiliki suara dalam merancang masa depan negara dan memahami satu sama lain untuk mencapai titik temu.

Dia menegaskan bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara bagi Suriah untuk memiliki masa depan yang cerah dan menekankan pentingnya “perdamaian berkelanjutan dan keadilan transisional” dalam transisi menuju pemerintahan baru.

Sementara itu, Dua Mohammed, anggota Gerakan Politik Perempuan Suriah yang ikut menghadiri pertemuan tersebut, mengatakan bahwa “tidak mungkin” membentuk pemerintahan baru di Suriah tanpa perempuan, dan menekankan pentingnya perempuan dalam perubahan politik.

Mohammed menekankan bahwa mereka harus memiliki suara di setiap tahap pembentukan pemerintahan baru dan memainkan peran aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Blinken: Proses transisi di Suriah harus dipimpin oleh rakyat Suriah

Baca juga: AS dan sekutunya tetapkan syarat untuk keterlibatan dengan Suriah

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025