Komisi VII DPR usul ANTARA, TVRI dan RRI digabung jadi satu lembaga

Komisi VII DPR usul ANTARA, TVRI dan RRI digabung jadi satu lembaga

  • Senin, 2 Desember 2024 17:05 WIB
Komisi VII DPR usul ANTARA, TVRI dan RRI digabung jadi satu lembaga
Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan ANTARA, TVRI, RRI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan LPP RRI, digabung menjadi satu lembaga.

Menurut dia ketiga lembaga itu perlu digabung dan difungsikan menjadi satu fungsi sebagai lembaga penyiaran yang bisa mempunyai daya saing dengan lembaga penyiaran swasta.

“Ketiga ini perlu digabung sehingga tidak ada redone-done program. Apa yang dilakukan RRI tidak dilakukan TVRI, tapi sepanjang tak digabung maka akan ada redone-done program,” kata Lamhot saat rapat dengar pendapat dengan ANTARA, TVRI, RRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menilai bahwa penggabungan tersebut perlu dibahas secara detil dalam rapat dengar pendapat selanjutnya. Menurut dia, portofolio ketiga lembaga tersebut juga perlu dikaji karena terdiri dari satu lembaga BUMN dan dua non BUMN.

Jika berbicara mengenai pemberitaan soal kebangsaan, menurut dia, lembaga penyiaran swasta juga melakukannya. Bahkan dalam kunjungan-kunjungan Presiden, sering kali media yang dicari adalah media nonpemerintah.

Maka dari itu, menurut dia, lembaga penyiaran milik pemerintah itu harus bisa kompetitif seperti yang dimiliki negara lain. Selain itu, dia mengusulkan lembaga penyiaran itu perlu diberi porsi untuk beroperasi secara komersil.

“Porsinya harus diberi lebih besar ke arah lebih komersil, sehingga bisa lebih adaptif, diberi ruang komersil, sehingga bisa menutup operasional,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir mengaku bakal mengikuti apapun yang nantinya bakal menjadi keputusan pemerintah, khususnya terkait penggabungan tiga lembaga itu.

“Yang pasti ANTARA akan senantiasa membackup pemerintahan ini dan mendukung penuh kinerja pemerintah ini agar informasi yang disampaikan ANTARA bisa betul-betul mencerahkan, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” kata Munir.

Baca juga: Dirut ANTARA usul ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi

Baca juga: LKBN ANTARA rapat dengan Komisi VII DPR RI bahas program kerja 2025

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

  • Related Posts

    Gubernur Kepri ingatkan jamaah haji beri perhatian lebih kepada lansia

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi Info Haji 2025 Gubernur Kepri ingatkan jamaah haji beri perhatian lebih kepada lansia Jumat, 2 Mei 2025 05:55…

    PPIH Surabaya laporkan satu calon haji alami penundaan keberangkatan

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi Info Haji 2025 PPIH Surabaya laporkan satu calon haji alami penundaan keberangkatan Jumat, 2 Mei 2025 05:45 WIB…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *