NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo

Sultan HB X: Mayoritas harus lindungi minoritas

featured image

“Maka tidak bisa dipaksakan untuk minoritas mengikuti mayoritas. Harus ada saling melindungi pada dua unsur mayoritas dan minoritas,” kata Sultan.

Yogyakarta (Redaksi Pos) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan masyarakat golongan mayoritas atau dominan harus melindungi yang minoritas sebagai kunci menjaga kemajemukan di Tanah Air.

“Mereka yang dominan harus melindungi yang justru minoritas. Itu kunci menghargai kemajemukan,” kata Sri Sultan melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Sultan dalam Dialog Kebangsaan di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, pada Sabtu (14/01).

Menurut Sultan, dalam kemajemukan, kata “aku” dan “kamu” harus dipahami sebagai bagian dari “kita” karena Indonesia yang berbasis Maritim memiliki banyak suku dan bermacam-macam agama.

“Maka tidak bisa dipaksakan untuk minoritas mengikuti mayoritas. Harus ada saling melindungi pada dua unsur mayoritas dan minoritas,” kata Sultan.

Menurut Sultan, DIY merupakan miniatur Indonesia yang didalamnya berkumpul suku, ras dan agama yang berbeda.

Namun, kebijakan Sri Sultan adalah melarang siapapun yang bukan suku Jawa, untuk menjadi suku Jawa.

Raja Keraton Yogyakarta ini menegaskan tidak boleh ada identitas yang hilang pada diri masing-masing individu baik Suku Batak, Papua, Sunda dan lainnya dengan memahami budaya DIY, tempat di mana mereka bermukim.

Mengingat Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun, menurut dia, sudah sewajarnya jika masalah ideologi tersebut sudah tidak lagi diperdebatkan.

Oleh karena itu, Sri Sultan berharap di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo persoalan Ideologi Pancasila dituntaskan.

“Siapapun nanti yang menjadi presiden di tahun 2025, sudah tidak lagi membahas persoalan-persoalan important. Tentu hal ini wajib dilakukan mengingat tantangan Indonesia ke depan semakin berat,” kata dia.

Dalam konteks birokrasi misalnya, menurut dia, ASN dalam penyelenggaraan Pancasila wajib memiliki pandangan, tidak hanya berkutat pada pemikiran bagaimana tidak ada kemiskinan dan kebodohan, namun harus ada penegasan pola pikir antikemiskinan dan antikorupsi.

“Antikemiskinan, antikebodohan ditambah lagi antikorupsi maupun penyalahgunaan wewenang wajib menjadi pegangan. Karena yang diambil dari konteks itu adalah keunggulan graceful berarti bicara keutamaan di dalam diri seorang manusia,” ujar Sultan.

Pewarta: Luqman Hakim

Editor: Agus Setiawan

COPYRIGHT © Redaksi Pos 2023