NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo

Perppu Pengganti UU Cipta Kerja Tak Selesaikan Masalah, Hak Petani, Masalah Agraria, Pertanian, Pangan, Perikanan, Dan Pendidikan Terdiskriminasi - InfoSAWIT

featured image

InhuPost, JAKARTA – Pada akhir Desember 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini akan menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021. Terbitnya Perppu ini disebut berdasar pertimbangan adanya kepentingan mendesak ekonomi global yang perlu segera direspon, salah satunya karena imbas perang Rusia – Ukraina.

Sebelumnya, pada Kamis, 15 Desember 2022, Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) telah melakukan pengaduan konstitusional ke MK terkait pelanggaran terhadap putusan MK dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah dan DPR. Temuan pelanggaran yang diadukan ke MK tersebut terangkum dalam “Laporan Pemantauan Pelanggaran Putusan MK dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.

Dalam keterangan resmi diterima InhuPost, belum lama ini, KEPAL mengecam langkah Pemerintah yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Alih-alih melakukan perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK dan menangguhkan tindakan/kebijakan strategis serta pembentukan aturan pelaksan terkait UU Cipta Kerja, Pemerintah justru menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk menghidupkan kembali UU Cipta Kerja dengan alasan “kemendesakan investasi”.

BACA JUGA: SPKS Aceh Utara Dorong Penguatan Lembaga Petani, Supaya Bisa Ikut Program PSR dan Sarpras

Padahal sepanjang periode 2020-2022, penerapan UU Cipta Kerja tidak berhasil mengatasi permasalahan agraria, impor pangan dan PHK massal. Sehingga tidak ada kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur pada Pasal 22 UUD NRI 1945 maupun Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

Koordinator Tim Kuasa Hukum KEPAL, Janses E Sihaloho, menyatakan genap sudah pelanggaran putusan MK, berupa pelanggaran terhadap keharusan melakukan penangguhan tindakan/kebijakan strategis dan pembentukan aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Dengan terbitnya Perppu Cipta Kerja, maka perbaikan UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK juga dilanggar. Untuk itu Mahkamah Konstitusi harus menindaklanjuti pengaduan konstitusional terkait pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja.

BACA JUGA: Membentuk Generasi Planter Sawit Berwawasan Berkelanjutan

“Selain itu Tim Advokasi Tolak Omnibus Law, selaku tim kuasa hukum KEPAL juga sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum sebagai respon pelanggaran-pelanggaran terhadap putusan MK,” ungkap Janses dalam keterangan resmi diterima InhuPost.

Sementara, perwakilan anggota KEPAL, Gunawan, sekaligus Penasehat Senior Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menyatakan, ada ketidakjelasan rumusan Perppu Cipta Kerja.

“Karena berdasarkan putusan MK sejak kali pertama putusan pengujian formil UU Cipta Kerja dibacakan, gugatan terhadap UU Cipta, ditolak MK, karena objek gugatan (UU Cipta Kerja) dipandang sudah tidak ada,” kata Gunawan.

BACA JUGA: Fase Pengeluaran Biofuel Berisiko ILUC Lebih Cepat

Lebih lanjut tutur Gunawan, Perppu juga tidak memenuhi standar dan indikator putusan MK karena perbaikan terhadap UU Cipta Kerja meliputi, pertama, Naskah Akademik Perbaikan UU Cipta Kerja, kedua, perbaikan materi sebagaimana yang menjadi keberatan masyarakat, dan ketiga, adanya partisipasi rakyat secara bermakna dalam setiap tahapan pembentukan perbaikan UU Cipta Kerja.

“Untuk itu perbaikan UU Cipta Kerja tidak hanya perbaikan “typo” dan materi ketenagakerjaan, tetapi juga materi terkait hak petani dan nelayan, serta masalah agraria, pertanian, pangan, perikanan, dan pendidikan yang justru didiskriminasikan oleh UU Cipta Kerja secara formil maupun materiil,” tegas Gunawan.

Sebab itu , pihak KEPAL menuntut, pertama, pemerintah mencabut mencabut Perppu Cipta Kerja, kedua,  Presiden harus melaksanakan Putusan MK dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020), serta ketiga, Presiden, DPR, dan lembaga peradilan harus memperhatikan secara serius dampak buruk UU Cipta Kerja terhadap jaminan kepastian hukum dan dampak bagi petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan. (T2)

Dibaca : 537

Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari InhuPost.com. Mari bergabung di Grup Telegram “InhuPost – Knowledge Update”, caranya klik link InhuPost-Knowledge Update, kemudian be a half of. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.