NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | KupasOnline | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | Newsroom | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat JetSeo

Koalisi Buruh Sawit: Pemerintah Belum Anggap Buruh Ujung Tombak Industri Sawit - InfoSAWIT

featured image

InhuPost, JAKARTA – Dalam sejumlah penelitian melansir adanya indikasi kerja paksa buruh di perkebunan sawit di Indonesia. Undang-Undang (UU) Ciptaker kemudian melegitimasi praktik hubungan kerja rentan sebagaimana saat ini dipraktikkan di perkebunan sawit.

Di perkebunan sawit terjadi kelanggengan praktik eksploitatif berbentuk plot kerja yang tidak manusiawi, upah murah, plight hubungan kerja rentan dan kerja paksa yang berakibat pada kemiskinan struktural buruh perkebunan sawit.

Pemerintah Indonesia dianggap menafikan keberadaan buruh sawit sebagai ujung tombak dari industri sawit di Indonesia, khususnya perempuan yang merupakan kelompok paling dirugikan dan termarjinalisasi.

BACA JUGA: KBS Laporkan Sejumlah Kasus Buruh Sawit Ke Wamen Ketenagakerjaan RI

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker tidak mampu memberikan perlindungan pada buruh sawit karena dirumuskan berdasarkan pada kondisi pekerja  sektor manufaktur. Sifat pekerjaan di perkebunan kelapa sawit berbeda jauh dari pekerjaan di sektor manufaktur, hal ini bisa dilihat dari kebutuhan kalori yang jauh lebih tinggi, dan penerapan beban kerja yang didasarkan pada tiga hal: plot tonase, plot luas lahan, dan plot jam kerja.

Secara gamblang, pekerja di sektor perkebunan memiliki beban kerja yang jauh lebih berat daripada pekerja manufaktur. Selain itu, pekerja perkebunan secara sosiologis terisolasi dari dunia luar. “Dalam konteks ini, Undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, dianggap tidak mampu membaca kebutuhan buruh perkebunan kelapa sawit, bahkan cenderung mendiskriminasi buruh perkebunan sawit,” demikian catat Koalisi Buruh Indonesia (KSB), dalam keterangan resmi diterima InhuPost, Minggu (11/12/2022).

Lebih lanjut, dari hasil temuan Koalisi Buruh Sawit, sebagian besar dari jutaan pekerja sawit merupakan pekerja prekariat, atau dikenal dengan nama Buruh Harian Lepas (BHL), dan sebagian besar BHL adalah perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan mendapat porsi pekerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan musiman seperti perawatan, pemupukan, penyemportan insektisida, pembrondol, dan lain-lain.

BACA JUGA: Perkebunan Sawit Bangka Belitung Peduli Pekerja Perempuan

KBS menemukan hampir di semua perkebunan sawit di Indonesia para perempuan menjadi BHL dengan masa kerja lebih dari dua tahun, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Selain hubungan kerja prekariat, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja buruh perempuan perkebunan sawit juga sangat minim. “Tidak semua perkebunan sawit menyediakan alat pelindung diri yang memadai, padahal pekerjaan buruh perempuan seperti menyemprot dan memupuk sangat rentan terpapar zat kimia beracun,” catat pihak KBS.

Isu buruh perkebunan sawit belum dianggap menjadi hal penting dalam rantai pasok industri sawit. Meskipun Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi ILO, namun tidak ada satupun

konvensi khusus perkebunan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Di perundangan nasional, Indonesia masih belum memiliki peraturan perundangan khusus perlindungan buruh perkebunan, khususnya perkebunan sawit.

BACA JUGA: Petani Sawit Curhat ke Ketua DPD RI, Selamatkan 17 Juta Petani dan Buruh Sawit

“Memang DPR dan pemerintah telah memasukkan RUU Buruh Pertanian/Perkebunan ke dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan berada pada nomor 87, namun RUU tersebut belum masuk ke dalam prioritas. Hal lain, sampai sejauh ini informasi terkait substansi RUU dimaksud sangat minim,” kata pihak KBS.

Seba itu, pihak KBS meminta pemerintah Indonesia agar menata sistem perburuhan yang menempatkan buruh sebagai subjek yang hidup layak. Koalisi Buruh Sawit mendorong adanya regulasi khusus perlindungan buruh perkebunan kelapa sawit yang mengatur sistem plot, hubungan plight kerja, sistem pengupahan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, mekanisme perlindungan K3 dan perlindungan terhadap kebebasan berserikat.

“Adanya regulasi yang secara khusus mengatur hubungan kerja di perkebunan sawit harus dipandang sebagai suatu upaya serius Indonesia untuk memastikan hak-hak buruh dihormati, dilindungi, dan dipenuhi,” pungkas pihak KSB. (T2)

Dibaca : 1,017

Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari InhuPost.com. Mari bergabung di Grup Telegram “InhuPost – Files Replace”, caranya klik hyperlink InhuPost-Files Replace, kemudian be part of. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.