InhuPost, JAKARTA – Kritikan yang mencuat dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit atas diterapkannya pelarangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) selama periode April-Mei 2022 lalu, sampai ke telinga Presiden Joko Widodo.

Namun demikian kritikan tersebut tak dipermasalahkan Presiden, lRedaksi Posn berdasarkan pengakuan Joko Widodo yang akrab di sapa Jokowi, kebijakan itu disebut demi memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri.

“Banyak yang mengatakan itu keliru, ya terserah, nggak apa-apa, pendapat orang berbeda-beda. Sebab rakyat yang saya utamakan,” ujar Jokowi dalam acara Kompas100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12/2022).

BACA JUGA: Jokowi Terbitkan Perpres 107/2022, Buka Peluang Bertambahnya Anggota CPOPC

Sebelumnya Jokowi sempat memberlakukan larangan ekspor CPO mulai 28 April sampai Mei lalu guna mengatasi kelangkaan bahanbaku untuk harga minyak goreng di dalam negeri, sekaligus memberikan harga yang layak serta pasokan kembali melimpah.

Namun demikian menurut Pramono Dwi Susetyo, penulis kebijakan kehutanan yang pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melonjaknya harga minyak goreng sawit di dalam negeri terimbas adanya kenaikan harga CPO ditingkat dunia, menuntut  pemerintah harus hadir untuk melindungi warganya melalui intervensinya dalam bentuk pengambilan kebijakan yang tepat dalam mengatasi kelangkaan dan mahal harga minyak goreng sawit.

Tutur Pramono, kebijakan yang diambil sudah tentu sudah memperhitungkan resiko yang akan timbul termasuk memberikan subsidi harga minyak goreng yang akan dijual ke masyarakat yang dana di kompensasi dari pendapatan  devisa negara dari minyak sawit.

BACA JUGA: Untuk Tanaman Pangan, Jokowi Cabut 16 Ijin Perkebunan Kelapa Sawit Di Papua Barat

“Belajar dari negara Saudi Arabia yang merupakan negara terbesar penghasil minyak bumi dunia, meskipun harga minyak dunia telah menyentuh harga sampai di atas US$ 100 per barel, bukan berarti harga BBM di dalam negeri ikut menjadi naik, karena kebutuhan warganya untuk BBM disubsidi penuh oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia,” kata Pramono.

Teknik Pengambilan KeputusanDalam teori ilmu manajemen, pengambilan keputusan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng masuk dalam ranah keputusan yang tidak terprogram dimana biasanya keputusan yang diambil digunakan untuk memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat repetitif, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat dan dampaknya.

Keputusan yang tidak terpogram menuntut daya nalar yang tinggi digabungkan dengan tindakan yang sifatnya adaptif dan berorientasi pada efektivitas pemecahan. Pengalaman dan pengamatan menunjukkan bahwa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tidak terprogram biasanya tidak teknis sifatnya.

“Artinya tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya operasional, akan tetapi menyangkut kebijakan organisasi dengan dampak yang strategis bagi eksistensi organisasi yang bersangkutan. Berarti pengambilan keputusan yang tidak terprogram pada umumnya dibebankan di atas pundak para manajer ditingkat puncak,” catat Pramono, dalam artikelnya yang diterima InhuPost belum lama ini.

BACA JUGA: Menteri Perdagangan dan Presiden RI Bertanggungjawab Kasus Mahalnya Minyak Goreng

Dalam kasus kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, tanggung jawab awal dibebankan kepada Menteri Perdagangan dengan keputusannya untuk menetapkan HET tertinggi minyak goreng curah dan kemasan, ternyata tidak berjalan baik. Dilanjutkan dengan dengan keputusan untuk mewajibkan produsen CPO menyisihkan 20 persen DMO (dinaikkan menjadi 30 persen)  untuk memasok kebutuhan minyak goreng dalam negeri ternyata juga belum efektif. Presiden Joko Widodo, sebagai manajer tertinggi dalam pemerintahan turun tangan dengan menetapkan kebijakan satu harga minyak curah yang disubsidi pemerintah dan melepas harga keekonomian minyak goreng kemasan di pasaran.

Pemerintah telah berupaya dengan keras membuat kebijakan untuk mengendalikan dan menstabilkan harga minyak goreng ini, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Berbagai kebijakan telah dicoba mulai dari kebijakan minyak goreng bersubsidi, minyak goreng satu harga, sampai kewajiban  memasok kebutuhan pasar dalam negeri (Domestic Market Responsibility/DMO) CPO dan olein. Kebijakan ini digantikan dengan kebijakan lain lRedaksi Posn masih belum mampu mengurai benang kusut minyak goreng dalam negeri. Bahkan, kebijakan DMO CPO dan olein, serta harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah, kemasan sederhana dan top rate yang sebenarnya sudah mulai mampu menurunkan harga, turut diganti seperti ditulis Kompas, (04/04/2022). (T2)

Dibaca : 3,594

Dapatkan change berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari InhuPost.com. Mari bergabung di Grup Telegram “InhuPost – Information Exchange”, caranya klik link InhuPost-Information Exchange, kemudian be part of. Anda harus set up aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.