featured image

InhuPost, PESISIR SELATAN – Enam orang anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat mengajukan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Usulan tersebut diajukan guna menyelesaikan persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kebun swadaya di daerahnya. Karena, selama ini harga TBS sawit swadaya selalu jauh di bawah harga pasar, dan ada pula pemotongan timbangan di pabrik kelapa sawit (PKS) 8 sampai 12 persen.

“Kami sudah memasukan surat usulan pembentukan Pansus ke Sekretariat DPRD pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022,” sebutnya. “Ini kami lakukan guna menyikapi rekomendasi RDP (rapat dengar pendapat) lintas komisi dengan lintas sektoral beberapa waktu lalu, dimana DPRD diminta membentuk tim penyelesaian persoalan harga TBS kebun swadaya,” Tutur Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Novermal dalam keterangan tertulisnya, diterima InhuPost, Selasa, (1/11/2022).

Lebih lanjut Novermal menjelaskan, usulan pembentukan Pansus tersebut adalah langkah yang tepat, karena nantinya akan menghasilkan keputusan DPRD berupa rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Bupati. “Semangatnya adalah, bagaimana ke depan TBS kebun swadaya di Pessel bisa pula dihargai secara proporsional, yaitu sesuai dengan rendemen atau kandungan CPO-nya, dan tidak ada lagi potongan timbangan di PKS,” tegasnya.

Lantas untuk menyelesaikan persoalan harga TBS sawit swadaya tersebut, sebenarnya Gubernur Sumbar sudah mengeluarkan Pergub Nomor 28 Tahun 2020. “Pasal 12 ayat (9) Pergub ini mengamanatkan supaya Bupati setempat membentuk tim penetapan harga TBS kebun swadaya dengan dasar perhitungan dan kesepakatan pekebun swadaya dengan pengusaha pabrik kelapa sawit, dihitung dulu berapa rendemennya, dan kemudian baru disepakati berapa harga yang pantas,” katnya.

Tutur Novermal, supaya kelembagaannya cepat terbentuk, untuk sementara, kukuhkan saja pedagang pengumpul sebagai ketua kelompok dan pemilik kebun jadi anggotanya, dan kemudian dudukan dengan pengusaha PKS guna menyepakati harga yang proporsional.

“Karena Pergub tersebut belum juga dilaksanakan, makanya kita dorong dengan pembentukan Pansus,” tegas Novermal. “Nanti rekomendasi Pansus jadi keputusan DPRD, dan itu wajib dilaksanakan oleh Bupati,” tambahnya. “Kalau tidak dilaksanakan, DPRD punya Hak Interpelasi untuk mempertanyakannya,” tandas dia. (T2)

Dibaca : 60

Dapatkan exchange berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari InhuPost.com. Mari bergabung di Grup Telegram “InhuPost – News Update”, caranya klik link InhuPost-News Update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.

Baca Juga :