Polda Metro segera periksa paman Wanda Hamidah terkait kasus tanah

Jakarta (Redaksi Pos) – Polda Metro Jaya segera memeriksa paman dari politisi Wanda Hamidah, Hamid Husein, sebagai tersangka kasus dugaan penyerobotan tanah di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

“Betul, besok yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yang bersangkutan dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Penetapan position tersangka terhadap Hamid Husein berawal dari laporan yang dilayangkan pihak Japto Soerjosoemarno.

Baca juga: Kejati DKI geledah-sita dua rumah terkait kasus mafia tanah Cipayung

Kuasa hukum Japto, Tohom Purba menyebutkan, penetapan position tersangka tersebut membuktikan bahwa Japto Soerjosoemarno adalah pemilik sah dari lahan tersebut.

“Ternyata dari sini kita buktikan bahwa objek tersebut adalah milik Bapak Japto Soerjosoemarno,” kata Tohom di Jakarta, Selasa (25/11).

Tohom juga mengatakan, penetapan position tersangka terhadap Hamid Husein turut mematahkan pernyataan Wanda Hamidah terkait kepemilikan sah atas tanah tersebut.

“Jadi dengan ditetapkannya keluarga Wanda Hamidah ini, yaitu Saudara Hamid Husein yang ditetapkan sebagai tersangka, maka gugur sudah ‘commentary’ yang disampaikan oleh Saudari Wanda Hamidah selama ini bahwa pemilik objek perkara yang ada di Jl Ciasem 2 dinyatakan mereka bukan pemilik,” ujarnya.

Baca juga: Kasus tanah Pertamina, Kejati DKI geledah tiga rumah di Cianjur

Terkait penetapan position tersangka terhadap dirinya, Hamid Husein mengaku bingung terhadap hal tersebut dan juga tudingan yang dialamatkan terhadap dirinya.

“Ada kebingungan dari Pak Hamid Husein terkait tuduhan menyerobot. Pasal yang disangkakan tersebut, itu terkait Pasal 167 KUHP, yakni memasuki rumah/pekarangan orang lain tanpa izin,” ujar kuasa hukum Hamid, Albert Aswin, Selasa.

Albert mengatakan, keluarga kliennya telah menghuni rumah tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1960-an.

Baca juga: Polda Metro Jaya sita dokumen saat geledah BPN Jaksel

Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengungkapkan pengosongan rumah Wanda Hamidah di Jalan Citanduy 2, Menteng, Jakarta Pusat, dikarenakan Surat Izin Penghunian (SIP) sudah habis sejak tahun 2012.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jakarta Pusat Ani Suryani menjelaskan Wanda Hamidah menempati salah satu dari empat rumah di atas lahan seluas 1.400 meter persegi milik Japto Soerjosoemarno.

“Nah pada saat tanah negara ini bebas, siapa saja boleh menempatinya. Penghuni di sini tidak melanjutkan (SIP) itu sehingga pada 2010, (pemilik SHGB) membeli ini. Kemudian diterbitkan karena ini tanah negara,” kata Kabag Hukum Pemkot Jakpus Ani di Jakarta, Jumat.

Ani mengungkapkan Japto memiliki Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) sejak tahun 2012. Meskipun, rumah ini merupakan aset negara.

Baca juga: Tersendatnya normalisasi sungai di DKI Jakarta akibat mafia tanah